azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Presiden Prabowo Subianto mendorong penyederhanaan struktur perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertamina dan PLN menjadi dua perusahaan yang mendapat perhatian khusus untuk melakukan pengurangan anak dan cucu perusahaan.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk membuat struktur BUMN lebih ramping sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, pemerintah berharap langkah tersebut mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.
Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam, 9 Agustus 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden meminta adanya pengurangan sejumlah lapisan struktur atau layer di tubuh BUMN.
Menurut Teddy, penyederhanaan tersebut tidak hanya menyasar Pertamina dan PLN, tetapi juga perusahaan BUMN lainnya.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk melakukan efisiensi dan pembenahan tata kelola perusahaan negara. Struktur yang lebih sederhana diharapkan dapat mengurangi rantai birokrasi yang berpotensi membuat proses pengambilan keputusan berjalan lambat.
Danantara Laporkan Perampingan Ratusan Perusahaan
Upaya perampingan BUMN sebelumnya juga telah dilaporkan kepada Presiden oleh CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.
Rosan menyebut proses streamlining telah dilakukan terhadap 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026. Perampingan tersebut menjadi bagian dari transformasi untuk menciptakan struktur BUMN yang lebih efektif.
Pertamina dan PLN menjadi perhatian karena kedua perusahaan memiliki jaringan usaha yang luas dengan banyak entitas di bawahnya. Pemerintah menilai penyederhanaan struktur dapat membantu mempercepat koordinasi serta pengambilan keputusan.
Selain mengurangi lapisan organisasi, pemerintah juga mendorong BUMN agar mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.
Pertamina Laporkan Program B50
Dalam pertemuan di Hambalang, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut menyampaikan perkembangan program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50.
Program tersebut mulai diterapkan pada Juli 2026. Simon juga melaporkan kesiapan infrastruktur Pertamina dalam mendukung program mandatori bioetanol yang sedang dijalankan pemerintah.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BIN M. Herindra, serta Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Dengan perampingan tersebut, pemerintah berharap BUMN memiliki struktur yang lebih sederhana, responsif, dan efisien. Pengurangan anak dan cucu perusahaan juga diharapkan dapat membuat keputusan strategis di perusahaan negara tidak lagi terhambat oleh terlalu banyak lapisan organisasi.
