azel ginting
Sebelumnya, Nabila menjadi perbincangan publik setelah mengkritik perbedaan nilai bayaran antara influencer dan para pembicara yang diundang kementerian berdasarkan keahlian serta latar belakang pendidikannya.
Dalam unggahannya, Nabila menceritakan pengalamannya ketika mendapat undangan menjadi pembicara dalam sebuah kegiatan kementerian. Ia mengaku harus mempersiapkan materi presentasi berdasarkan hasil riset selama beberapa hari, sekaligus memenuhi permintaan untuk ikut mempromosikan acara tanpa bayaran tambahan.
Namun, kompensasi yang diterimanya disebut hanya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM). Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia mengaku hanya mendapatkan penggantian biaya transportasi karena keterbatasan anggaran.
Nabila kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan kabar mengenai nilai kontrak fantastis antara RANS Entertainment dan salah satu kementerian yang tengah ramai dibahas di media sosial.
Ia mempertanyakan kebijakan penggunaan anggaran pemerintah untuk membayar jasa promosi influencer dengan nilai yang dinilai sangat besar. Menurutnya, para penggiat edukasi dan pembicara yang memiliki kompetensi serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat juga seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak.
Selain persoalan nominal bayaran, Nabila turut menyoroti sistem penentuan tarif promosi yang disebut menggunakan hitungan per detik. Ia menilai mekanisme tersebut perlu mendapat penjelasan, terutama apabila melibatkan anggaran kementerian dan pejabat negara.
Lebih lanjut, Nabila juga mempertanyakan urgensi penggunaan influencer untuk meningkatkan popularitas program pemerintah. Menurut pandangannya, prioritas kementerian seharusnya terletak pada kualitas kebijakan dan manfaat program bagi masyarakat, bukan semata-mata mengejar besarnya jangkauan atau engagement di media sosial.
Pernyataan tersebut kemudian menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mendukung kritik Nabila karena dianggap mewakili keresahan para pembicara profesional dan penggiat edukasi. Namun, ada pula yang memberikan pandangan berbeda terkait kebijakan promosi pemerintah melalui influencer.
Di tengah ramainya pro dan kontra tersebut, Nabila akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Langkah tersebut menjadi perhatian publik setelah opini yang awalnya membahas persoalan apresiasi terhadap tenaga profesional berkembang menjadi perdebatan lebih luas mengenai transparansi anggaran, efektivitas promosi pemerintah, serta penghargaan terhadap kontribusi para penggiat edukasi.
Polemik ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah menentukan prioritas anggaran komunikasi publik agar tetap transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
