Prakarsa Warga Nyang Bikin Warga Jakarta
Related Articles
Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD DKI pada Selasa (10/6/2025), menjadi ajang transparansi pemerintah daerah terkait capaian keuangan selama satu tahun anggaran.
Dalam paparannya, Rano Karno menjelaskan secara rinci pencapaian pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. “Hari ini saya akan sampaikan realisasi pelaksanaan APBD TA 2024 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah,” ujar Rano.
Realisasi Pendapatan Daerah Mencapai 97,34 Persen
Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp74,94 triliun dan berhasil direalisasikan hingga Rp72,95 triliun atau 97,34 persen dari target yang ditetapkan. Lebih detail, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan mencatatkan hasil yang menggembirakan dengan capaian Rp50,74 triliun, melebihi target sebesar 100,55 persen.
Rincian PAD menunjukkan kontribusi utama dari:
- Pajak Daerah : Rp44,44 triliun atau 98,82 persen dari target.
- Retribusi Daerah : Rp713,71 miliar atau 110,18 persen dari target.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : Rp653,70 miliar atau 103,04 persen dari target.
- Lain-lain PAD yang Sah : Rp4,92 triliun atau 117,17 persen dari target.
Sementara itu, Pendapatan Transfer berhasil terealisasi sebesar Rp21,62 triliun atau 90,93 persen dari alokasi, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai Rp589,16 miliar atau 83,73 persen.
Belanja Daerah Capai Rp70 Triliun
Total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp76,02 triliun, dan direalisasikan sebesar Rp70,01 triliun atau 92,09 persen. Dari total belanja tersebut, Belanja Operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp58,62 triliun atau 95,66 persen.
Komposisi Belanja Operasi terdiri dari:
- Belanja Pegawai : Rp19,19 triliun atau 95,80 persen dari target.
- Belanja Barang dan Jasa : Rp26,57 triliun atau 95,46 persen dari rencana.
Melalui data ini, Pemprov DKI menegaskan komitmen untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam optimalisasi pendapatan maupun penyerapan anggaran belanja.
Sebagai bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, hasil rapat ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja fiskal daerah serta acuan dalam penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya.
