Jakarta — Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025), Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan tajam terkait adanya intervensi asing yang dinilai sengaja memecah belah bangsa Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung keterlibatan pihak asing yang diduga membiayai sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menciptakan konflik horizontal di masyarakat.
Menurut Prabowo, kekuatan luar tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan makmur. Cara lama yang kerap dipakai, katanya, adalah dengan strategi “adu domba” yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Modus operandinya kini disebutnya lebih modern, salah satunya melalui pendanaan kepada LSM-LSM yang berkedok sebagai penjaga demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hingga kebebasan pers.
“Kekuatan-kekuatan asing yang tidak ingin melihat Indonesia kuat dan sejahtera masih aktif. Bahkan mereka menggunakan uang untuk membiayai LSM agar menciptakan perpecahan di tengah masyarakat,” tegas Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Menhan RI ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap waspada namun tidak paranoid terhadap bangsa asing. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri dan tidak mudah terprovokasi oleh agenda-agenda yang bertujuan melemahkan persatuan.
“Saya tidak mengajak kita untuk curiga berlebihan pada bangsa lain. Namun kita juga tidak boleh lengah dan dimanfaatkan oleh pihak mana pun. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri,” lanjutnya.
Selain menyasar masyarakat luas, arahan Presiden juga ditujukan kepada para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Prabowo menekankan pentingnya menjaga amanah rakyat, serta melarang keras praktik korupsi atau penggelapan dana publik.
Pernyataan Prabowo ini langsung mendapat perhatian dari berbagai kalangan, terutama akademisi, aktivis, dan pelaku media sosial. Banyak yang menilai bahwa isu pembiayaan LSM oleh pihak asing merupakan topik sensitif yang jarang dibahas secara terbuka di ruang publik.
Beberapa analis menilai bahwa pernyataan Presiden bisa menjadi awal diskusi lebih luas tentang independensi lembaga-lembaga sipil di Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dalam dunia kemasyarakatan dan keorganisasian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disindir dalam pidato tersebut. Namun, wacana ini diperkirakan akan terus berkembang di ruang publik, terutama di tengah upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dari pengaruh eksternal.
by.alimah
