Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang kerap disebut G30S/PKI menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 itu tidak hanya berkaitan dengan penculikan sejumlah perwira Angkatan Darat, tetapi kemudian berkembang menjadi krisis politik dan kekerasan dalam skala nasional.
Enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat menjadi korban dalam rangkaian penculikan tersebut. Mereka kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Peristiwa itu juga menjadi titik awal perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Dalam beberapa bulan berikutnya terjadi penangkapan dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun kelompok kiri. Kajian akademik mengenai kekerasan 1965–1966 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut berkembang jauh melampaui konflik di Jakarta pada 30 September dan 1 Oktober.
Mengapa Disebut G30S/PKI?
Istilah G30S/PKI memiliki konteks sejarah tersendiri.
Pada masa Orde Baru, pemerintah membangun narasi resmi yang menempatkan PKI sebagai pihak utama di balik Gerakan 30 September. Penyebutan “G30S/PKI” kemudian digunakan secara luas melalui buku pelajaran, media, museum, monumen, hingga produk budaya.
Namun, kajian mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana hubungan antara gerakan tersebut dengan PKI terus berkembang setelah berakhirnya Orde Baru.
Salah satu kajian awal yang mempertanyakan narasi resmi adalah tulisan yang dikenal sebagai Cornell Paper, karya Benedict Anderson dan Ruth McVey pada 1966. Mereka mengajukan pandangan bahwa gerakan tersebut lebih berkaitan dengan konflik internal di tubuh Angkatan Darat daripada kesimpulan sederhana bahwa PKI sebagai organisasi secara keseluruhan merupakan dalangnya.
Penelitian lain kemudian memberikan analisis berbeda. Sejarawan John Roosa, misalnya, meneliti keterlibatan jaringan tertentu dalam PKI dan sejumlah tokoh partai dalam G30S, tetapi kajiannya juga tidak menyamakan keterlibatan bagian tertentu tersebut dengan keterlibatan seluruh organisasi PKI. Perdebatan mengenai hal ini masih menjadi bagian dari kajian sejarah Indonesia.
Kronologi G30S 1965
1. Penculikan Perwira Angkatan Darat
Gerakan mulai bergerak pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965.
Sejumlah pasukan mendatangi kediaman beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka menjadi sasaran penculikan karena dianggap berkaitan dengan kepemimpinan Angkatan Darat saat itu.
Enam jenderal yang menjadi korban adalah:
1. Letnan Jenderal Ahmad Yani
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto
3. Mayor Jenderal M.T. Haryono
4. Mayor Jenderal S. Parman
5. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
Dalam rangkaian kejadian tersebut, Lettu Pierre Andreas Tendean yang merupakan ajudan Jenderal A.H. Nasution juga ikut menjadi korban.
Nasution sendiri berhasil meloloskan diri. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dalam serangan tersebut dan kemudian meninggal dunia.
Tendean diketahui ikut dibawa karena diduga disangka sebagai Nasution.
2. Pengumuman Melalui RRI
Pada pagi 1 Oktober 1965, kelompok G30S menguasai sejumlah titik strategis di Jakarta.
Radio Republik Indonesia (RRI) kemudian digunakan untuk menyampaikan pengumuman mengenai gerakan tersebut.
Melalui siaran itu, Letkol Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan menyatakan bahwa gerakan dilakukan untuk menggagalkan apa yang mereka sebut sebagai rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Penguasaan RRI memiliki arti penting karena radio saat itu menjadi salah satu sarana utama penyebaran informasi kepada masyarakat.
Namun, gerakan tersebut tidak mampu mempertahankan penguasaan terhadap titik-titik strategis Jakarta.
3. Soeharto Mengambil Kendali Operasional Angkatan Darat
Setelah Ahmad Yani tidak dapat menjalankan tugasnya, terjadi kekosongan dalam kepemimpinan Angkatan Darat.
Mayor Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), kemudian mengambil kendali operasional pasukan Angkatan Darat untuk menghadapi gerakan tersebut.
Pada tahap awal, langkah Soeharto merupakan pengambilalihan kendali operasional militer Angkatan Darat, bukan pengambilalihan pemerintahan secara langsung.
Pasukan kemudian bergerak untuk merebut kembali sejumlah fasilitas yang sebelumnya dikuasai kelompok G30S.
4. RRI dan Fasilitas Strategis Direbut Kembali
Pada 1 Oktober, pasukan Angkatan Darat berhasil mengambil alih kembali RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi.
Setelah itu, operasi diarahkan menuju kawasan Halim Perdanakusuma yang dianggap berkaitan dengan keberadaan sejumlah unsur gerakan.
Operasi kemudian berlanjut pada 2 Oktober dengan keterlibatan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.
5. Presiden Soekarno Berada di Halim
Pada 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno berada di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Keberadaan Soekarno di Halim menjadi salah satu bagian yang kemudian banyak dibahas dalam berbagai kajian mengenai G30S.
Dalam situasi tersebut, Soekarno menyerukan agar masyarakat menjaga persatuan dan menghindari pertumpahan darah.
Posisi dan tindakan Soekarno selama krisis tersebut kemudian menjadi salah satu aspek penting dalam perdebatan mengenai dinamika politik setelah 1 Oktober 1965.
6. Para Korban Ditemukan di Lubang Buaya
Pencarian terhadap para perwira yang diculik akhirnya mengarah ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Pada 3 Oktober 1965, lokasi keberadaan para korban ditemukan. Jenazah kemudian dievakuasi dari sebuah sumur pada 4 Oktober.
Para korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965 dan kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi.
Kekerasan Meluas Setelah G30S
Peristiwa penculikan dan pembunuhan para perwira bukanlah akhir dari krisis 1965.
Setelah G30S gagal, terjadi penangkapan dan kekerasan terhadap anggota PKI, organisasi yang berafiliasi dengannya, serta orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan komunisme.
Kekerasan tersebut berlangsung di berbagai wilayah Indonesia hingga 1966. Sejumlah penelitian sejarah memperkirakan korban tewas mencapai ratusan ribu orang, sementara banyak lainnya mengalami penahanan tanpa proses pengadilan.
Skala kekerasan tersebut membuat periode 1965–1966 menjadi salah satu bab paling kompleks dalam sejarah politik Indonesia.
Dari G30S Menuju Perubahan Kekuasaan
G30S juga membawa perubahan besar dalam hubungan kekuasaan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.
Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto.
Sehari setelahnya, pada 12 Maret 1966, PKI dibubarkan melalui keputusan yang dikeluarkan atas nama Presiden Soekarno.
Setelah itu, posisi politik Soekarno semakin melemah. Pada 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.
Setahun kemudian, Soeharto resmi dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Mengapa G30S Tetap Menjadi Peristiwa Penting?
Lebih dari enam dekade setelah peristiwa tersebut, G30S masih menjadi salah satu topik penting dalam pembelajaran sejarah Indonesia.
Peristiwa itu tidak hanya berkaitan dengan gugurnya para perwira Angkatan Darat, tetapi juga berhubungan dengan perubahan politik dari masa Demokrasi Terpimpin menuju pemerintahan Orde Baru.
Di sisi lain, penelitian setelah 1998 memperluas pembahasan mengenai aktor, jaringan politik, kekerasan 1965–1966, serta pembentukan narasi sejarah pada masa Orde Baru. Karena itu, pembahasan G30S tidak hanya berfokus pada kronologi 30 September dan 1 Oktober, tetapi juga pada berbagai dampak politik dan sosial yang mengikutinya.
Memahami berbagai sumber dan perspektif tersebut penting agar sejarah G30S dapat dipelajari secara lebih utuh, termasuk membedakan antara fakta yang terdokumentasi, interpretasi sejarawan, dan narasi politik yang berkembang pada periode berbeda. (RFA)
