Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria nasional agar lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta penegasan pembagian tugas dan kewenangan antarinstansi.
Kepala BRAN, Jenderal Dedi Prasetyo, membahas percepatan tersebut bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Majapahit, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Pembahasan difokuskan pada pematangan struktur organisasi BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria tidak terkendala tumpang tindih tugas.
Dedi menegaskan, penataan kelembagaan menjadi langkah penting untuk memastikan agenda reforma agraria yang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan secara optimal.
“Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur,” ujar Dedi dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).
BRAN dan ATR/BPN Perkuat Sinergi
Menurut Dedi, pembagian tugas yang jelas antara BRAN dan ATR/BPN diperlukan agar setiap lembaga dapat bekerja sesuai mandat masing-masing. Kejelasan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mencegah proses birokrasi yang berbelit-belit.
Ia menjelaskan, kehadiran BRAN bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga yang telah berjalan. Sebaliknya, BRAN diharapkan menjadi penguat koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan reforma agraria.
Sementara itu, administrasi pertanahan tetap dilaksanakan sesuai kewenangan ATR/BPN. BRAN akan memperkuat koordinasi, terutama dalam menyelesaikan persoalan agraria yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Dengan pola kerja tersebut, pemerintah diharapkan dapat membangun mekanisme penanganan yang lebih terpadu, sehingga persoalan agraria tidak terhambat akibat perbedaan kewenangan antarinstansi.
Integrasi Data Jadi Prioritas Reforma Agraria
Selain pembenahan struktur organisasi, BRAN juga menaruh perhatian pada integrasi data pertanahan. Data yang akurat dan terpadu dinilai penting untuk memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan reforma agraria.
Dedi mengatakan, pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi subjek dan objek reforma agraria serta menyusun langkah penyelesaian bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
Pendekatan ini diharapkan membuat pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Penataan Organisasi Harus Berdampak bagi Masyarakat
Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup hanya ditandai dengan terbentuknya organisasi atau tersusunnya regulasi. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menghadirkan kepastian hukum, keadilan agraria, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menanggung dampak dari rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Karena itu, sistem kerja BRAN perlu dibangun dengan koordinasi yang jelas, terintegrasi, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Untuk mematangkan pembentukan kelembagaan, BRAN akan melanjutkan koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan tersebut mencakup penyempurnaan konsep organisasi, matriks pembagian kewenangan, serta penyelarasan regulasi pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan.
Percepatan penyusunan SOTK diharapkan menjadi fondasi bagi BRAN untuk menjalankan tugas dengan mandat yang jelas dan indikator kinerja yang terukur.
Dedi menegaskan, BRAN berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan reforma agraria tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
