azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menjangkau ratusan siswa di Pulau Sakala, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hingga kini, lebih dari 900 siswa di wilayah paling timur Jawa Timur tersebut belum mendapatkan manfaat dari program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Padahal, program MBG telah berjalan secara nasional sejak Januari 2025. Di Pulau Sakala, fasilitas yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut juga dikabarkan telah selesai dibangun. Namun, hingga saat ini, dapur yang direncanakan untuk melayani kebutuhan makan bergizi para siswa belum mulai beroperasi.
Guru di Pulau Sakala, Moh. Ramli, mengatakan kondisi tersebut membuat siswa dari berbagai jenjang pendidikan belum bisa menikmati program MBG.
Menurutnya, Pulau Sakala memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), raudhatul athfal (RA), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga madrasah aliah (MA).
Meski demikian, keberadaan bangunan pendukung program MBG belum memberikan manfaat langsung bagi para pelajar di pulau tersebut.
Ramli menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembangunan fasilitas itu telah selesai setelah Lebaran. Akan tetapi, belum ada kepastian mengenai waktu operasional dapur MBG tersebut.
“Bangunan selesai, operasinya belum. Kalau tidak keliru, selesainya itu habis Lebaran. Kemarin sudah selesai, sampai sekarang belum beroperasi,” ujar Ramli.
Ia mengaku belum mengetahui kapan program Makan Bergizi Gratis bisa mulai dilaksanakan di Pulau Sakala. Harapannya, para siswa di wilayah kepulauan tersebut segera mendapatkan layanan yang sama seperti pelajar di daerah lain.
“Siswa dan siswi Sakala sampai sekarang belum menikmati MBG. Tidak tahu seperti apa ke depannya,” katanya.
Koordinator SPPG Sumenep Bantah Ada Dapur MBG Mangkrak
Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Moh. Kholilurrahman, membantah adanya dapur MBG yang mangkrak di wilayahnya.
Ia menduga persoalan itu berkaitan dengan proses pembangunan fasilitas melalui perantara yang menjanjikan pengurusan identitas atau registrasi dapur. Namun, setelah dilakukan penelusuran, identitas yang dimaksud tidak ditemukan.
Menurut Kholilurrahman, pembangunan fisik dapur tidak serta-merta membuat fasilitas tersebut dapat langsung beroperasi. Ada persyaratan administrasi dan perizinan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang harus dipenuhi.
Ia menegaskan, pihaknya tidak dapat bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas yang belum memiliki kepastian perizinan dari BGN.
“Jadi itu di luar perizinan dari BGN. Kita enggak berani bertanggung jawab,” tegasnya.
Moratorium Jadi Salah Satu Kendala Operasional
Selain persoalan registrasi dan perizinan, Kholilurrahman menyebut kebijakan moratorium juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dapur tersebut belum beroperasi.
Kondisi ini membuat keberadaan bangunan yang sudah selesai dikerjakan belum bisa menjamin pelaksanaan program MBG bagi para siswa di Pulau Sakala.
Belum beroperasinya fasilitas tersebut menjadi perhatian karena lebih dari 900 siswa masih menunggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah mereka.
Kepastian perizinan, status registrasi, serta tindak lanjut kebijakan terkait operasional dapur menjadi hal penting agar program tersebut dapat menjangkau siswa di kawasan kepulauan.
Dengan demikian, pemerataan pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan dan daratan, tetapi juga daerah terpencil seperti Pulau Sakala, Sumenep, Jawa Timur.
