azel ginting
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie, menjelaskan bahwa pengelolaan perguruan tinggi memiliki persoalan yang kompleks. Pemerintah harus mempertimbangkan tiga aspek penting, yakni kualitas pendidikan, keterjangkauan biaya, dan jumlah mahasiswa yang dapat dilayani.
Menurut Stella, masyarakat tentu mengharapkan biaya kuliah yang murah, bahkan gratis. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kesejahteraan dosen serta ketersediaan dana penelitian.
“Kita inginnya UKT murah atau bahkan gratis. Tapi, gaji dosen harus tinggi dan juga dana riset harus banyak,” tuturnya dalam unggahan Instagram resminya yang dikutip pada Sabtu (10/10/2026).
Pendidikan Tinggi Gratis Harus Tetap Berkualitas
Stella menjelaskan, gagasan pendidikan gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterjangkauan pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Meski demikian, biaya kuliah yang rendah tidak boleh menjadi alasan menurunnya mutu pendidikan. Perguruan tinggi tetap membutuhkan dosen berkualitas, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta pendanaan riset untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.
Ia menegaskan, pendidikan tinggi gratis harus tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh akses kuliah, tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang layak dan kompetitif.
Menurut Stella, pemerintah perlu merumuskan strategi yang tepat agar kebijakan pembiayaan pendidikan tidak mengabaikan kebutuhan utama perguruan tinggi.
Tiga Tantangan Utama Perguruan Tinggi
Dalam penjelasannya, Stella menggambarkan pengelolaan perguruan tinggi melalui tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu kualitas, keterjangkauan, dan kuantitas.
Pertama, kualitas pendidikan. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang kompeten melalui proses pembelajaran yang baik, didukung tenaga pengajar profesional dan penelitian berkualitas.
Kedua, keterjangkauan biaya. Biaya kuliah perlu disesuaikan agar masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
Ketiga, kuantitas atau daya tampung. Perguruan tinggi diharapkan dapat menampung lebih banyak mahasiswa sehingga akses pendidikan tinggi semakin luas.
Persoalannya, memenuhi ketiga aspek tersebut secara bersamaan membutuhkan sumber daya dan anggaran yang sangat besar.
Stella menilai, strategi yang hanya mengejar keseimbangan tanpa menentukan prioritas juga berisiko menghasilkan capaian yang tidak optimal.
“Jadi, sulit untuk tiga-tiganya itu nyambung. Bahkan kita tidak bisa di tengah-tengah, kita harus memilih strategi,” ujarnya.
Amerika Serikat dan China Punya Strategi Berbeda
Untuk menjelaskan tantangan tersebut, Stella mencontohkan pendekatan pendidikan tinggi di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan China.
Amerika Serikat dinilai lebih menonjolkan kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi. Konsekuensinya, biaya pendidikan di negara tersebut relatif mahal sehingga aspek keterjangkauan menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.
Sementara itu, China menjadi contoh negara dengan pendekatan strategi pendidikan tinggi yang berbeda. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara perlu menentukan prioritas sesuai dengan kebutuhan, kapasitas anggaran, dan tujuan pembangunan pendidikan masing-masing.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah merancang sistem pendidikan tinggi yang mampu memperluas kesempatan kuliah tanpa mengurangi mutu akademik.
Wacana PTN Gratis Membutuhkan Strategi yang Matang
Wacana PTN gratis menjadi peluang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan anggaran dan kebijakan yang matang agar tidak sekadar menekan biaya kuliah mahasiswa.
Pemerintah perlu memperhitungkan pembiayaan operasional kampus, kesejahteraan dosen, pengembangan fasilitas, hingga pendanaan penelitian.
Dengan perencanaan yang tepat, kebijakan pendidikan tinggi diharapkan dapat membuka kesempatan belajar yang lebih luas sekaligus menjaga daya saing perguruan tinggi Indonesia.
Tantangan utama pemerintah bukan hanya membuat kuliah semakin terjangkau, melainkan memastikan bahwa akses yang lebih luas tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan.
