azel ginting
Pemantauan TKA menjadi bagian dari tugas Ombudsman RI dalam mengawasi kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Pengawasan tersebut juga merupakan kelanjutan dari kegiatan pemantauan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
Masyarakat, termasuk peserta TKA, dapat menyampaikan laporan melalui sejumlah saluran pengaduan resmi Ombudsman RI. Aduan bisa dikirim melalui situs pengaduan.ombudsman.go.id, email team7@ombudsman.go.id, maupun WhatsApp di nomor +62 811-9093-737.
Dalam proses pemantauan, Ombudsman akan memperhatikan sejumlah aspek penting terkait penyelenggaraan TKA 2026. Salah satunya adalah kesiapan fasilitas dan infrastruktur yang digunakan selama pelaksanaan tes.
Selain itu, ketersediaan jaringan internet dan dukungan teknis juga menjadi perhatian. Ombudsman turut mengawasi mekanisme penanganan keluhan apabila peserta mengalami gangguan atau kendala saat mengikuti ujian.
Aspek aksesibilitas bagi peserta penyandang disabilitas juga masuk dalam agenda pengawasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang setara dalam mengikuti TKA.
Tidak hanya persoalan teknis, Ombudsman juga akan mencermati kebijakan terkait keikutsertaan peserta dalam TKA. Mengingat tes tersebut tidak bersifat wajib, pelaksanaannya harus dipastikan tidak mengandung unsur paksaan terhadap peserta.
Maneger menegaskan bahwa peserta perlu menjunjung tinggi kejujuran selama mengikuti tes. Di sisi lain, penyelenggara pendidikan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan TKA setiap tahunnya.
“Pesan kami kepada peserta, agar tetap mengedepankan kejujuran dalam mengikuti tes ini. Kami juga berharap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan benar-benar sesuai dengan mandat dan ke depannya terus mengalami perbaikan setiap tahunnya,” kata Maneger.
Dengan adanya pengawasan dan saluran pengaduan tersebut, Ombudsman berharap berbagai kendala dalam pelaksanaan TKA 2026 dapat segera ditindaklanjuti. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang transparan, adil, dan bebas dari praktik pemaksaan.
