azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama pejabat kepolisian.
Momen pertemuan itu diketahui melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (8/11/2026). Dalam rekaman tersebut, Prabowo terlihat didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Presiden bersama para pejabat tersebut menyambut kedatangan sejumlah mantan Kapolri yang hadir. Setelah itu, mereka melanjutkan pertemuan melalui diskusi bersama di sebuah meja bundar di kediaman Prabowo.
Sepuluh mantan Kapolri yang terlihat hadir antara lain Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Bahas Isu Aktual dan Pertukaran Pengalaman Kepemimpinan
Meski isi pembicaraan tidak ditampilkan secara langsung dalam video, pihak Sekretariat Presiden memberikan penjelasan mengenai agenda pertemuan tersebut.
Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pertemuan itu menjadi kesempatan bagi Prabowo dan para mantan Kapolri untuk bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan yang sedang berkembang.
Selain membahas isu aktual, pertemuan tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman lintas generasi dalam kepemimpinan institusi kepolisian.
Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Jadi Sorotan
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri berlangsung ketika kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya tengah menjadi perhatian publik.
Dalam perkembangan kasus tersebut, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta Listyo Sigit Prabowo yang dalam informasi yang disampaikan disebut sebagai mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden.
Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi di media sosial yang mengaitkan dua mantan Kapolri, yakni Tito Karnavian dan Idham Azis, dengan dugaan penyadapan tersebut.
Namun, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai keterlibatan kedua nama itu tidak benar.
“Infonya tidak benar,” ujar Asep, Minggu (8/11/2026).
BIN Singgung Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan
Selain penyelidikan dugaan penyadapan ilegal, kasus ini juga berkembang setelah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menyampaikan pandangannya mengenai dugaan tindakan tersebut.
Herindra menilai penyadapan tanpa dasar hukum merupakan tindakan ilegal dan menyebut adanya kemungkinan arah tindakan makar.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (6/11/2026). Dugaan tersebut kemudian menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian dalam perkembangan penanganan perkara.
Meski demikian, proses hukum dan pembuktian tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Pertemuan Prabowo bersama sepuluh mantan Kapolri pun menjadi perhatian di tengah dinamika tersebut. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menyebutkan bahwa agenda pertemuan di Hambalang secara khusus membahas kasus dugaan penyadapan ilegal
