azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust Karo-karo, dalam perkara korupsi bantuan bencana banjir bandang dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Langkah banding tersebut ditempuh karena majelis hakim sebelumnya menjatuhkan hukuman hanya 1 tahun penjara kepada terdakwa. Putusan itu dinilai jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman 4 tahun penjara.
Kasi Intel Kejari Samosir, Juna Karo-karo, membenarkan pengajuan upaya hukum tersebut. Menurutnya, jaksa tidak sependapat dengan putusan yang telah dibacakan majelis hakim.
“Kita melakukan banding karena putusan hakim jauh dari tuntutan sehingga melakukan upaya hukum,” ujar Juna, Senin (9/11/2026).
Selain persoalan beratnya hukuman, perbedaan penerapan pasal juga menjadi salah satu hal yang dipersoalkan jaksa dalam perkara tersebut.
Dalam persidangan, JPU menggunakan dakwaan primer Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal tersebut mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Namun, majelis hakim PN Medan dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (5/11/2026) menyatakan Fitri terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor.
Pasal 3 UU Tipikor berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan maupun kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga menyebabkan kerugian negara.
Dalam KUHP Nasional, ketentuan Pasal 2 UU Tipikor memiliki padanan pada Pasal 603, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor memiliki padanan pada Pasal 604.
Juna menambahkan, pihaknya akan segera menyampaikan memori banding melalui PN Medan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Selanjutnya, memori banding akan diserahkan ke PN Medan disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan,” imbuhnya.
Berawal dari Bantuan Korban Banjir Bandang
Kasus dugaan korupsi bantuan bencana ini bermula dari banjir bandang yang melanda Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada 13 November 2023.
Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan lahan pertanian milik 308 kepala keluarga. Untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, Kementerian Sosial kemudian menyalurkan bantuan melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Program tersebut merupakan bantuan penguatan ekonomi bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 303 kepala keluarga dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Masing-masing keluarga seharusnya mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta.
Dengan demikian, total anggaran bantuan yang disiapkan mencapai Rp 1,515 miliar.
Namun, berdasarkan Laporan Akuntan Publik Nomor 041/KAP-GAR/XII/2025 tertanggal 2 Desember 2025, perbuatan terdakwa diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 516.298.000.
Kini, perkara tersebut memasuki tahap upaya hukum banding setelah jaksa menilai vonis 1 tahun penjara belum sesuai dengan tuntutan dan pembuktian dalam persidangan.
