azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyelidiki lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK/sederajat 2026 yang berkaitan dengan aktivitas memfoto soal dan menyebarkannya.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyampaikan bahwa sejumlah tim telah diterjunkan langsung ke lapangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.
Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta bukti yang mendukung setiap laporan.
“Beberapa tim kita sudah turunkan ke lapangan dan insyaallah setelah itu kami akan membahas secara hati-hati, karena ini terkait dengan anak-anak kita,” ujarnya dalam Taklimat Media TKA di Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Kemendikdasmen Pertimbangkan Dampak Psikologis Siswa
Faisal menegaskan bahwa penentuan sanksi terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran tidak akan dilakukan secara terburu-buru.
Menurutnya, pemberitaan mengenai dugaan kecurangan yang tersebar luas juga dapat memberikan dampak sosial dan psikologis bagi para siswa.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam proses pemeriksaan, terutama ketika dugaan pelanggaran melibatkan peserta didik.
“Dengan viralnya itu kepada anak-anak, itu sudah berpengaruh secara sosial. Sudah ada pengaruh psikologis bagi anak-anak kita,” ungkapnya.
Karena itu, Kemendikdasmen akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat, sebelum menentukan bentuk sanksi yang sesuai.
Sanksi Berlaku bagi Siswa hingga Pengawas
Proses pemeriksaan tidak hanya menyasar peserta TKA. Pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan ujian juga dapat diperiksa apabila diduga terlibat.
Faisal menyebut pihak-pihak yang menjadi perhatian antara lain siswa, proktor, pengawas, serta petugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan TKA.
“Kita akan melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kita akan memutuskan sanksi apa yang kita berikan. Baik itu terhadap siswanya, proktor, pengawas, dan lain sebagainya karena ini kita sebutkan secara hati-hati,” jelasnya.
Dengan demikian, keputusan pemberian sanksi akan didasarkan pada hasil pemeriksaan dan tingkat keterlibatan masing-masing pihak, bukan semata-mata berdasarkan dugaan yang beredar.
Sekolah Diminta Pastikan Tata Tertib TKA Dipahami
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengingatkan setiap sekolah agar memastikan seluruh pihak memahami tata tertib pelaksanaan TKA.
Aturan tersebut harus dipahami oleh peserta didik, pengawas, proktor, dan petugas lainnya sebelum ujian dimulai.
Menurut Toni, pemahaman terhadap tata tertib menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan tes.
Kemendikdasmen Koordinasi dengan Komdigi dan BSSN
Untuk menangani dugaan pelanggaran TKA, Kemendikdasmen juga melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga.
Pihak yang dilibatkan meliputi Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman.
Dinas pendidikan dan Ombudsman memiliki peran dalam melakukan pemantauan di wilayah masing-masing.
Selain koordinasi lintas lembaga, BKPDM telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026. Surat edaran tersebut ditujukan untuk mengingatkan Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar menjalankan tata tertib TKA sesuai ketentuan.
Tiga Surat Tindak Lanjut Telah Disampaikan
Toni menjelaskan bahwa hingga saat ini BKPDM telah menyampaikan tiga surat tindak lanjut kepada sejumlah instansi terkait dugaan pelanggaran TKA.
Surat tersebut ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Agama.
Khusus surat yang ditujukan kepada Komdigi, BKPDM meminta adanya pengendalian konten di media sosial yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA.
Proses konfirmasi dan verifikasi bersama Dinas Pendidikan serta Kantor Wilayah Kementerian Agama juga masih berlangsung.
Toni menegaskan bahwa setiap laporan harus diperiksa untuk memastikan kejadian yang sebenarnya, pihak yang terlibat, serta bukti pendukung sebelum ditentukan langkah berikutnya.
Dengan proses pemeriksaan tersebut, Kemendikdasmen berharap penanganan dugaan pelanggaran TKA 2026 dapat berjalan secara objektif dan hati-hati, sekaligus menjaga integritas pelaksanaan evaluasi akademik nasional. (RFA)
