PrakarsaWarga.Com – RANS Entertainment akhirnya memberikan klarifikasi terkait kabar pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian yang belakangan menjadi sorotan publik. Perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut menyampaikan penjelasan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai kerja sama promosi dengan sejumlah instansi pemerintah.
Dalam keterangannya yang dirilis melalui situs resmi pada Rabu (11/11/2026), RANS menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melalui prosedur yang berlaku.
RANS juga menyampaikan apresiasi atas perhatian, kritik, dan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas bisnis perusahaan.
Ada empat poin utama yang disampaikan RANS untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.
1. Tegaskan Kerja Sama Mengikuti Prosedur Pengadaan
RANS menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak lainnya dijalankan secara profesional dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses pengadaan disebut dilakukan melalui mekanisme yang dapat diakses publik, termasuk platform Inaproc dan e-Katalog. Perusahaan juga mengaku memenuhi persyaratan administratif, teknis, hingga komersial yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
2. Jelaskan Tujuan Kerja Sama dengan Kemendikbud dan KKP
RANS menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kemendikbud bertujuan memperkenalkan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif agar semakin banyak masyarakat tertarik berkunjung.
Sementara itu, kolaborasi dengan KKP berfokus pada edukasi mengenai potensi sumber daya kelautan dan industri perikanan Indonesia.
Melalui program bersama The Dudas-1, RANS mengemas berbagai konten perjalanan dan touring yang menampilkan kegiatan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung aktivitas nelayan.
3. Nilai Kontrak Rp 14,69 Miliar Disebut Mencakup Berbagai Produksi
Terkait nilai kerja sama yang mencapai Rp 14.696.955.000, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut terdiri dari kampanye Kemendikbud senilai Rp 3,9 miliar dan tiga kampanye KKP sebesar Rp 10.796.955.000.
Menurut perusahaan, penentuan harga mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien lainnya. Perhitungan tersebut mempertimbangkan jumlah konten, ruang lingkup pekerjaan, perjalanan, logistik, kompleksitas produksi, hingga kegiatan promosi di luar media sosial.
RANS menyebut keempat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 output. Rinciannya, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye KKP, sementara lebih dari 25 output merupakan bagian dari promosi museum.
Dari keseluruhan kampanye tersebut, RANS mengklaim berhasil memperoleh lebih dari 32,6 juta penayangan atau views di berbagai kanal digital.
4. Tanggapi Sorotan Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
Poin terakhir berkaitan dengan perhatian masyarakat terhadap posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden.
RANS menyatakan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan membangun bisnis kreatif melalui berbagai kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga pemerintah.
Perusahaan juga menjelaskan bahwa The Dudas-1 telah dikembangkan sejak pertengahan 2024, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
Sebagai penjelasan tambahan, RANS menyebut The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 40 konten sebelum memperoleh penunjukan kerja sama dari KKP.
Melalui klarifikasi tersebut, RANS berharap masyarakat dapat memahami ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pengadaan, serta latar belakang kerja sama yang menjadi perhatian publik.
Meski demikian, keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara tetap menjadi hal penting agar setiap kerja sama pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.








