PrakarsaWarga.Com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan terkait langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan SMA miliknya.
Yusril menilai, perkara terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran telah memasuki tahap akhir setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Yusril, kedua putusan tersebut memiliki kekuatan hukum final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum biasa untuk mengubah keputusan tersebut.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat. Sementara itu, putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap.
Yusril menambahkan, tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara tersebut. Pasalnya, Gibran bukan merupakan pihak tergugat maupun tergugat intervensi dalam perkara yang diputus MA.
Dengan posisi tersebut, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kemendikdasmen Disebut Segera Jalankan Putusan MA
Yusril juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diperkirakan tidak akan mengajukan PK atas putusan MA.
Kementerian tersebut disebut akan segera melaksanakan isi putusan setelah menerima salinan resmi dari Mahkamah Agung.
Meski demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah hukum yang ingin diambil untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh,” jelas Yusril.
Gibran Tetap Pilih Tempuh Jalur PTUN
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya. Ia mengaku tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.
Gibran menyampaikan bahwa dirinya menghormati berbagai kritik, masukan, serta aspirasi masyarakat terkait persoalan yang tengah berkembang.
Ia juga








