azel ginting
PrakarsaWarga. Com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektronik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Ia juga mendesak pemerintah dan DPR mengambil langkah untuk mengatur larangan penggunaan vape secara lebih luas.
Gus Falah menilai keputusan MUI tersebut menjadi salah satu upaya melindungi masyarakat dari risiko penggunaan rokok elektronik. Ia mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tidak menggunakan vape.
Menurutnya, perhatian terhadap bahaya vape juga terlihat dari kebijakan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Polri Terbitkan Larangan Penggunaan Vape
Gus Falah menyinggung Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang melarang Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Surat edaran tersebut mulai berlaku pada 30 Oktober 2026. Ia menilai kebijakan itu menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektronik telah menjadi perhatian serius.
Karena itu, Gus Falah meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan regulasi yang mengatur larangan vape secara lebih luas.
Ia juga menyoroti temuan cairan vape yang mengandung etomidate, zat yang telah dikategorikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Gus Falah menyebut pihaknya akan mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pengaturan terkait vape dapat diperjelas.
MUI Tetapkan Fatwa Haram Vape
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.
Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan penggunaan rokok elektrik haram. Ketentuan itu juga mencakup mata rantai produksi hingga perdagangan produk rokok elektronik.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak buruk vape terhadap kesehatan dan lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.
Fatwa tersebut ditetapkan setelah melalui sidang pleno pada 6 November 2026 dan ditandatangani pada 9 November 2026 di Jakarta.
Dukungan terhadap fatwa MUI kini turut disertai dorongan dari kalangan legislatif agar pemerintah membahas aturan yang lebih luas terkait penggunaan vape.
Meski demikian, dorongan pelarangan secara nasional tersebut masih berupa usulan politik dan belum dapat disamakan dengan ketentuan larangan yang berlaku bagi seluruh masyarakat.
