azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Polemik keabsahan ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Persoalan ini semakin berkembang setelah muncul kabar mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Delapan fraksi di DPR disebut telah sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan ijazah SMA Gibran. Rencana tersebut muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Situasi ini turut memunculkan berbagai respons dari pemerintah, anggota DPR, hingga sejumlah tokoh politik.
Pertemuan Prabowo dan Gibran Bahas Isu Pengunduran Diri
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas perkembangan persoalan yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo tidak secara langsung menolak keinginan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan pertimbangan kepada Gibran dalam menghadapi situasi yang berkembang.
Selain itu, Gibran dikabarkan ingin mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran Tegaskan Menghormati Kritik Masyarakat
Di tengah berkembangnya isu pengunduran diri, Gibran masih menjalankan tugas kenegaraannya sebagai Wakil Presiden.
Pada Selasa (10/11/2026), ia terlihat mendampingi Presiden Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta.
Gibran juga memberikan tanggapan mengenai polemik yang sedang berlangsung. Ia menyatakan menghormati berbagai kritik, masukan, dan saran yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, dinamika yang terjadi sebaiknya tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Pernyataan tersebut menjadi respons Gibran di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan ijazah dan kabar mengenai kemungkinan pengunduran dirinya.
Yusril Sebut Putusan MK dan MA Bersifat Final
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan penjelasan mengenai rencana Gibran menempuh jalur PTUN.
Menurut Yusril, putusan MK dan MA memiliki sifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan seperti banding maupun peninjauan kembali dalam konteks putusan tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak yang menjadi tergugat dalam perkara di MA adalah Dirjen pada lingkungan Kemendikdasmen. Sementara itu, Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
Yusril menilai, proses gugatan di PTUN juga berpotensi dihentikan apabila objek yang disengketakan, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, sudah tidak lagi ada.
Anggota DPR Berikan Tanggapan Berbeda
Polemik ini turut memunculkan tanggapan dari sejumlah anggota DPR. Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, mempertanyakan rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Menurut Deddy, PTUN memiliki kewenangan yang berbeda dengan MA. Ia menilai langkah tersebut tidak serta-merta dapat mengubah putusan MA yang telah dikeluarkan.
Deddy juga menduga rencana tersebut berpotensi menjadi upaya memperpanjang proses penyelesaian persoalan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa pihaknya menghormati hak Gibran apabila ingin menempuh langkah hukum.
Meski demikian, Saan menegaskan bahwa proses politik di DPR melalui hak menyatakan pendapat tetap dapat berjalan. Artinya, proses hukum yang ditempuh Gibran dan pembahasan politik di DPR bisa berlangsung secara bersamaan.
Pengunduran Diri Wapres Tidak Harus Mendapat Persetujuan Presiden
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, memberikan pandangan mengenai mekanisme pengunduran diri seorang wakil presiden.
Menurut Doli, konstitusi tidak mengatur bahwa pengunduran diri wakil presiden harus mendapatkan persetujuan langsung dari presiden.
Ia menjelaskan bahwa apabila Gibran benar-benar mengajukan pengunduran diri, prosesnya akan berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan melalui DPR dan MPR.
Doli juga menilai DPR maupun MPR tidak memiliki kewenangan untuk sekadar menolak pengunduran diri tersebut di luar ketentuan konstitusi.
Nasib Jabatan Gibran Masih Menjadi Perhatian
Perkembangan polemik ijazah Gibran kini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga telah memasuki ranah politik dan ketatanegaraan.
Rencana penggunaan hak menyatakan pendapat oleh sejumlah fraksi DPR, respons pemerintah, serta munculnya isu pengunduran diri membuat posisi politik Gibran semakin menjadi perhatian masyarakat.
Meski demikian, kabar mengenai niat mundur belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi. Publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai langkah hukum maupun proses politik yang akan ditempuh dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
