azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah. Ia menilai pemecatan tersebut menjadi bukti bahwa institusi kepolisian harus berani menindak anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tanpa memandang jabatan maupun pangkat.
“Pemecatan Ahrie Sonta patut diapresiasi karena merupakan bentuk ketaatan Polri terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus bukti bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh anggota Polri,” kata Abdullah saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Abdullah, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar anggota berpangkat rendah. Pejabat yang menduduki posisi strategis di institusi kepolisian juga harus mendapatkan perlakuan yang sama apabila terbukti melanggar aturan.
Ia menegaskan, setiap anggota yang terlibat pelanggaran harus diproses secara tegas dan transparan.
DPR Singgung Eks Kapolri dalam Kasus Penyadapan
Abdullah juga menanggapi kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ia mempersilakan Polri melanjutkan proses hukum terhadap siapa pun yang diduga terlibat. Namun, keputusan mengenai sanksi, termasuk pemecatan, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap di persidangan.
“Soal sanksi, termasuk kemungkinan pemecatan, tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujarnya.
Abdullah menyatakan Komisi III DPR akan terus mendorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar tidak ragu menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membuktikan keseriusan Polri dalam menjalankan reformasi internal dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Empat Perwira Polri Terseret Kasus Penyadapan Prabowo
Sebelumnya, Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Irjen Ahrie Sonta. Dalam putusannya, majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan terduga pelanggar merupakan tindakan tercela.
Selain itu, Ahrie juga dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Ahrie diketahui ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026).
Selain Ahrie, penyidik juga menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Slamet Uliandi turut ditetapkan sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain. Mereka diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Praktik penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur hukum yang sah.
Bahkan, para tersangka diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Hingga kini, proses hukum masih menjadi perhatian publik. Kasus tersebut sekaligus menjadi ujian bagi Polri dalam membuktikan komitmen penegakan hukum dan reformasi internal di tubuh kepolisian.
