PrakarsaWarga.Com – Jakarta – Lembaga Investigasi Negara (LIN) menyiapkan dokumen usulan Erwina Desi sebagai figur nonpartai untuk dipertimbangkan dalam pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan itu telah mendapat restu Ketua Umum LIN, Gus Robi Irawan Wiratmoko, dan dalam waktu dekat akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah tersebut menjadi bagian dari inisiatif LIN untuk mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam memberikan alternatif pemikiran mengenai kepemimpinan nasional, khususnya dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang saat ini menjadi perhatian publik,” kata Juru Bicara LIN, RM Gusti Haes, Senin (16/11) malam.
Menurut Gusti, Dewan Pimpinan Pusat LIN memandang pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai bagian penting dari keberlanjutan kepemimpinan nasional yang harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
“LIN menghormati seluruh mekanisme konstitusional serta kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.
Dalam konteks itu, LIN menilai perlu adanya ruang pertimbangan bagi figur nasional dari kalangan masyarakat sipil, profesional, akademisi, dan tokoh kebangsaan yang memiliki integritas, kapasitas kenegaraan, serta rekam jejak pengabdian kepada masyarakat.
“LIN menilai kepemimpinan nasional tidak semata-mata harus dilihat dari representasi partai politik, tetapi juga dari kemampuan seorang tokoh dalam merawat persatuan, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” papar Gusti.
Atas dasar itu, LIN berencana membangun kajian dan penjaringan aspirasi kelembagaan mengenai kemungkinan figur nonpartai untuk dipertimbangkan dalam pengisian jabatan Wakil Presiden, sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
LIN menegaskan inisiatif ini bukan bentuk pertentangan terhadap partai politik maupun tokoh tertentu, melainkan kontribusi pemikiran masyarakat sipil dalam memperkaya perspektif kepemimpinan nasional.
“Kepentingan bangsa dan negara harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kelompok dan golongan,” imbuhnya.
Lima Dokumen disiapkan
Terkait hal itu, DPP LIN telah menyiapkan lima dokumen penting, yakni:
- Keputusan DPP LIN tentang pembentukan Tim Kajian Kepemimpinan Nasional;
- Naskah akademik tentang kemungkinan figur nonpartai dalam pengisian jabatan Wapres;
- Kriteria dan mekanisme penjaringan calon tokoh nasional;
- Rekomendasi resmi DPP LIN yang memuat nama dan alasan pengusulan;
- Surat Ketua Umum LIN kepada Presiden Republik Indonesia.
“Dokumen nomor dua sangat penting. Kita perlu mengkaji secara cermat hubungan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Pasal 46 UU MD3, dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR,” ungkap Gusti.
Ia menjelaskan, Pasal 6 UUD 1945 mengatur persyaratan dasar Presiden dan Wakil Presiden, sementara Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres.
Pada 13 November 2026, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan UUD 1945 tidak mewajibkan calon pengganti Wapres berasal dari partai politik pengusung. Pandangan senada disampaikan dosen hukum tata negara Titi Anggraini, yang menyebut Pasal 8 ayat (2) tidak membatasi calon berdasarkan asal partai politik.
Sebagaimana diketahui, Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur mekanisme pengisian jabatan tersebut. Presiden harus menyerahkan dua nama beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
“Dengan demikian, LIN dapat mengajukan nama seorang tokoh masyarakat sipil kepada Presiden sebagai aspirasi kelembagaan,” ujar Gusti.
Siap menghadap Prabowo
Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP LIN Gus Robi Irawan Wiratmoko menegaskan pihaknya serius menyiapkan dokumen usulan Erwina Desi dan akan segera menyampaikannya ke Presiden Prabowo.
“Kami ingin LIN mengambil peran sebagai organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan alternatif kepemimpinan nasional kepada Presiden,” kata Gus Robi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (16/11) malam.
Menurutnya, gagasan ini bisa dikembangkan menjadi inisiatif kelembagaan yang serius, bukan kendaraan politik dan bukan pula partai politik baru, melainkan representasi aspirasi masyarakat sipil.
Dalam situasi politik saat ini, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR.
“Pertimbangannya tentu tidak cukup hanya berdasarkan loyalitas, kedekatan politik, atau posisi seseorang dalam struktur partai. Pengisian jabatan wakil presiden harus dilihat dalam kerangka keberlanjutan pemerintahan, kebutuhan nasional, keseimbangan politik, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Gus Robi.
“Untuk keperluan itu, LIN siap menghadap ke Presiden Prabowo guna melengkapi dokumen persyaratan yang sesuai dan diatur dalam undang-undang. Ini memberikan dasar argumentasi bagi LIN untuk memperjuangkan keterbukaan terhadap tokoh nonpartai,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Erwina Desi dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang organisasi dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan administrasi serta keuangan kelembagaan. Dalam berbagai aktivitas organisasi, ia dikenal disiplin, teliti, dan konsisten mendorong sistem pelaporan yang rapi dan profesional.
“Saatnya mempertimbangkan tokoh nonpartai dalam pengisian jabatan Wakil Presiden,” imbuhnya.









