PrakarsaWarga.Com – Komisi II DPR RI menyoroti praktik penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih menjadi persyaratan dalam berbagai layanan administrasi, termasuk saat masyarakat melakukan transaksi atau pengurusan layanan di perbankan.
Padahal, pemerintah telah menerapkan sistem KTP elektronik (e-KTP) yang dilengkapi dengan perekaman data biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) dan sidik jari. Teknologi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses verifikasi identitas masyarakat tanpa harus berulang kali menyerahkan salinan dokumen pribadi.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki setiap warga negara semestinya sudah bisa terhubung dengan berbagai layanan publik melalui sistem digital.
Ia mencontohkan masih adanya perbankan yang meminta fotokopi KTP meskipun data kependudukan nasabah sebenarnya telah tersimpan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pernyataan tersebut disampaikan Rifqinizamy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk), Aria Bima, menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah tengah membahas konsep Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal.
Melalui konsep tersebut, NIK direncanakan menjadi identitas utama yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta.
Aria Bima menegaskan, apabila sistem SIN diterapkan, permintaan fotokopi maupun tangkapan layar dokumen pribadi dalam proses administrasi nantinya harus ditiadakan. Sebagai gantinya, verifikasi identitas dilakukan menggunakan perangkat pembaca digital.
Namun, penerapan kebijakan tersebut perlu didukung ketersediaan perangkat digital di seluruh penyelenggara layanan, termasuk sektor swasta dan pelaku usaha kecil.
12 Poin Penting dalam Revisi RUU Adminduk
Selain membahas penghapusan fotokopi KTP, revisi RUU Administrasi Kependudukan juga mencakup sejumlah perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan data masyarakat.
Berikut 12 pokok pembahasan dalam revisi RUU Adminduk:
1. Stelsel aktif: Pemerintah wajib memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara aktif tanpa harus menunggu masyarakat datang.
2. NIK sebagai Single Identity Number: NIK menjadi identitas tunggal yang digunakan dalam berbagai layanan publik.
3. Integrasi data kependudukan: Penguatan interoperabilitas data dengan pengaturan hak akses dan kewajiban penyampaian data balikan.
4. Pemanfaatan data terintegrasi: Penggunaan data kependudukan, termasuk KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
5. Perlindungan data pribadi: Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar dokumen pribadi yang digantikan dengan verifikasi digital.
6. Identitas WNI di luar negeri: Penyediaan nomor identitas nonkependudukan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.
7. Identitas anak: Penguatan identitas resmi bagi anak berusia di bawah 17 tahun yang belum menikah.
8. Penguatan IKD: Identitas Kependudukan Digital menjadi representasi digital KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya.
9. Pengawasan keamanan data: Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan.
10. Layanan pengaduan: Penyediaan mekanisme pengaduan secara langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional.
11. Pendanaan layanan: Pengembangan administrasi kependudukan didukung melalui APBN, APBD, PNBP, dan hibah.
12. Sanksi administratif: Pemberian sanksi kepada penyelenggara maupun pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data SIAK.
Digitalisasi Adminduk Diharapkan Permudah Masyarakat
Pembahasan revisi RUU Adminduk menjadi salah satu langkah untuk mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, praktis, dan terintegrasi.
Jika konsep Single Identity Number dapat diterapkan secara optimal, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi membawa atau menyerahkan fotokopi KTP berulang kali ketika mengakses layanan publik maupun swasta.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan infrastruktur digital, sistem keamanan informasi, serta koordinasi antarlembaga agar data kependudukan tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara tepat.
Dengan demikian, digitalisasi administrasi kependudukan diharapkan mampu memangkas proses birokrasi sekaligus meningkatkan kemudahan pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.









