PrakarsaWarga.Com – Upaya Rio Wahyu Eka Novavianto (31), sopir truk yang mengangkut jutaan batang rokok ilegal senilai Rp 2,73 miliar, untuk menggugat proses penangkapan dan penahanannya berakhir kandas. Pengadilan Negeri (PN) Jombang resmi menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya.
Putusan tersebut dibacakan Hakim Triu Artanti dalam sidang di Ruang Cakra PN Jombang, Rabu (18/11/2026). Dalam persidangan itu, hakim menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Rio tidak dapat dikabulkan.
“Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, 2 dan 3 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, satu, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Artanti saat membacakan putusan.
Rio yang berasal dari Dusun Babatan, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Jombang, mengajukan gugatan melalui tim kuasa hukumnya, Didik Edi Prasetyanto dan Moch Purwanto.
Sementara itu, pihak termohon terdiri dari Polres Kediri Kota, Bea Cukai Kediri, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.
Kuasa Hukum Soroti Kewenangan Penangkapan
Putusan tersebut mendapat tanggapan kecewa dari pihak Rio. Kuasa hukumnya, Didik Edi Prasetyanto, menilai kliennya belum mendapatkan keadilan melalui proses praperadilan tersebut.
Menurut Didik, persoalan utama yang dipermasalahkan adalah kewenangan aparat dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Rio.
Ia menjelaskan, penangkapan dilakukan oleh tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri di wilayah Kabupaten Jombang. Karena itu, pihaknya mempertanyakan keterlibatan Polres Kediri Kota dalam proses penangkapan tersebut.
Didik juga menyoroti fakta bahwa Rio dibawa menggunakan kendaraan Bea Cukai menuju Kediri, sementara truk yang dikemudikannya turut dibawa petugas.
Ia menilai lokasi kejadian yang berada di Jombang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan kewenangan aparat kepolisian yang terlibat.
Kuasa hukum lainnya, Moch Purwanto, turut mempertanyakan pertimbangan hakim. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan mengenai lokasi kejadian dan proses pelimpahan perkara.
Ia menyebut Polres Kediri Kota dianggap memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan karena lokasi kejadian disebut masuk wilayah Kediri. Namun, perkara tersebut justru dilimpahkan ke Kejari Jombang untuk proses penuntutan.
Kondisi itu dinilai membingungkan pihak terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan hukum.
Awal Kasus Rokok Ilegal Rp 2,73 Miliar
Kasus yang menjerat Rio bermula pada 24 September 2026. Saat itu, ia mengemudikan truk boks putih bernomor polisi B 9018 SXV dari kawasan Dupak, Surabaya, menuju Jakarta.
Ketika melintasi Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), truk yang dikemudikannya mengalami kebocoran ban. Rio kemudian keluar dari jalan tol dan mencari tempat tambal ban di sekitar Exit Bandar, Kabupaten Jombang.
Sekitar pukul 04.00 WIB, saat sedang memperbaiki ban truk di lokasi tersebut, Rio diamankan oleh tim Bea Cukai Kediri.
Petugas menemukan muatan rokok ilegal merek Marllong yang diduga berasal dari Madura. Jumlahnya mencapai 450 dus atau sekitar 1.840.000 batang rokok.
Jika dirinci, barang bukti tersebut terdiri dari 9.200 slop atau 92.000 bungkus rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai.
Nilai jual eceran seluruh rokok tersebut diperkirakan mencapai Rp 2.732.400.000 atau sekitar Rp 2,73 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut ditaksir sebesar Rp 1.780.411.600 atau sekitar Rp 1,78 miliar.
Rio Terancam Hukuman Pidana
Setelah diamankan, Rio menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Kediri sejak 25 September 2026.
Polres Kediri Kota menerbitkan surat perintah penangkapan pada 24 September 2026 dan surat perintah penahanan sehari setelahnya. Rio kemudian ditahan selama 20 hari.
Selanjutnya, Kejari Jombang menerbitkan surat perpanjangan masa penahanan selama 40 hari pada 7 Oktober 2026.
Kedua proses tersebut menjadi bagian yang dipersoalkan tim kuasa hukum dalam permohonan praperadilan. Mereka menilai penangkapan, penahanan, hingga perpanjangan masa penahanan tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Dalam perkara pokoknya, Rio dijerat dengan Pasal 56 dan atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Pasal 17 ayat (1) KUHP.
Meski permohonan praperadilannya telah ditolak PN Jombang, perkara dugaan pengangkutan rokok ilegal senilai Rp 2,73 miliar tersebut tetap menjadi proses hukum tersendiri yang harus dijalani Rio.







