PrakarsaWarga.Com – Kuasa hukum dua tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum berinisial DNF dan HP, Nurmala, mengklaim telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik. Bukti tersebut disebut berkaitan dengan dugaan aliran dana kepada beberapa pihak, termasuk bukti transfer dan transaksi yang diduga menggunakan rekening penampung.
Nurmala menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia meminta penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah karena status kliennya masih sebagai tersangka.
“Kami menghormati proses hukum yang berlaku di Lubuklinggau ini. Tapi kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” ujar Nurmala, Rabu (18/11/2026).
Kuasa Hukum Minta Penyidikan Tidak Tebang Pilih
Menurut Nurmala, kedua kliennya merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjalankan perintah atasan. Ia meminta penyidik tidak hanya berfokus pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga memeriksa pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Ia secara khusus meminta penyidik menelusuri pihak yang diduga menandatangani perintah pembayaran dan surat pertanggungjawaban mutlak, serta pihak yang disebut menerima aliran dana.
Nurmala juga mengklaim terdapat dua rekening yang diduga digunakan sebagai penampung dana. Selain itu, ia menyebut adanya rekening pribadi pejabat pada periode berikutnya yang menurutnya perlu ditelusuri.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum dan masih perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.
Akan Sampaikan Laporan ke Kejaksaan Agung dan KPK
Nurmala menyatakan akan mengirimkan surat kepada sejumlah lembaga penegak hukum agar dugaan keterlibatan pihak lain dapat ditindaklanjuti. Lembaga yang disebut antara lain Kejari Lubuklinggau, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia berharap penanganan perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan bukti yang ada.
Kerugian Negara dalam Kasus DLH Capai Rp 1,5 Miliar
Sebelumnya, Kejari Lubuklinggau telah menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan DLH Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2023–2024.
Ketiga tersangka tersebut adalah DNF, mantan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) periode Januari 2023 hingga Juli 2024; HP, pejabat pada bidang yang sama periode Juli hingga Desember 2024; serta CAN, Manager SPBU 24.316.135 Lubuklinggau.
Dalam perkara ini, DLH Lubuklinggau mengelola anggaran bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta pemeliharaan kendaraan persampahan dengan total anggaran mencapai Rp 7,59 miliar.
Penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, antara lain penggunaan anggaran BBM untuk alat berat yang tidak beroperasi, kelebihan kupon BBM, dugaan penggunaan tanda tangan palsu, serta pengalihan kupon BBM kepada pihak lain.
Selain itu, dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan persampahan, penyidik menemukan dugaan pemberian uang cashback dari biaya perawatan kendaraan.
Berdasarkan hasil audit auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp 1.502.125.868.
Proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.








