PrakarsaWarga.Com – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Aturan ini tidak hanya menyasar pelaku korupsi, tetapi juga sejumlah pelaku kejahatan lain yang merugikan masyarakat, termasuk bandar judi online, penipu investasi, hingga pelaku kejahatan digital.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah baru dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana yang menghasilkan keuntungan secara ilegal. Melalui aturan ini, aset yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu dapat dirampas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, cakupan undang-undang tersebut dibuat lebih luas agar berbagai kejahatan yang berdampak besar terhadap masyarakat dapat ditindak melalui mekanisme perampasan aset.
Menurut Dasco, sejumlah kejahatan seperti penipuan investasi kripto, investasi bodong, penipuan berkedok perjalanan umrah, hingga aktivitas bandar judi online termasuk yang dapat dijerat aturan tersebut.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa aset milik bandar judi online dapat menjadi objek perampasan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
7 Jenis Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset
Jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset diatur dalam Pasal 4 UU Perampasan Aset. Selain tindak pidana korupsi, terdapat enam kategori kejahatan lainnya yang masuk dalam ketentuan tersebut.
Berikut daftar lengkapnya:
- Tindak Pidana Korupsi
Pelaku korupsi dapat dikenai perampasan aset, baik berdasarkan maupun tanpa berdasarkan putusan pidana, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika juga masuk dalam cakupan perampasan aset.
- Terorisme dan Pendanaan Terorisme
Aset yang berkaitan dengan aktivitas terorisme maupun pendanaan aksi teror dapat menjadi objek perampasan.
- Penyelundupan Manusia
Praktik penyelundupan manusia yang melanggar hukum termasuk salah satu tindak pidana yang dapat dikenai aturan ini.
- Penyelundupan Senjata, Amunisi, dan Bahan Berbahaya
Aktivitas penyelundupan barang-barang berbahaya juga masuk dalam daftar tindak pidana yang asetnya dapat dirampas.
- Perdagangan Orang
Pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dapat dikenai perampasan aset sesuai ketentuan hukum.
- Penipuan dan Penggelapan Berbasis Teknologi Informasi
Penipuan maupun penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak terhadap p








