PrakarsaWarga.Com – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berhasil ditertibkan aparat gabungan. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 31 titik lubang tambang ilegal serta sejumlah fasilitas pendukung aktivitas penambangan.
Penertiban dilakukan sejak Senin (16/11/2026) hingga Kamis (19/11/2026) di kawasan Gunung Talaga. Petugas juga memusnahkan puluhan gubuk dan belasan mesin yang digunakan untuk mendukung kegiatan tambang ilegal.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, mengatakan penindakan dilakukan di sejumlah blok kawasan taman nasional. Lokasi tersebut meliputi Blok Gua Ulung, Cikeresek, Keresek, Gandok, dan Cipopok.
Ditemukan Lokasi Rendaman Mengandung Bahan Kimia B3
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan satu lokasi rendaman yang mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun (B3).
Selain itu, sebanyak 29 gubuk atau saung dan 15 mesin pendukung aktivitas penambangan dimusnahkan.
Didid menjelaskan, keberadaan tambang emas ilegal berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap lingkungan. Karena itu, penertiban dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan kawasan konservasi.
Ratusan Peralatan Diamankan, Pelaku Tidak Ditemukan
Aparat gabungan turut mengamankan sekitar 109 unit barang bukti berupa perkakas, mesin, dan peralatan yang diduga digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal.
Lokasi tambang berada di kawasan pegunungan dengan akses yang cukup sulit. Petugas membutuhkan waktu sekitar lima jam berjalan kaki untuk mencapai titik penambangan.
Namun, saat penertiban berlangsung, para pelaku tidak ditemukan di lokasi. Didid menduga informasi mengenai operasi tersebut telah lebih dahulu diketahui sehingga para penambang meninggalkan kawasan.
Penertiban Akan Dikembangkan untuk Mengungkap Jaringan
Pihak Balai TNGHS memastikan penanganan kasus ini tidak berhenti pada penertiban lokasi dan peralatan tambang. Pengembangan akan dilakukan untuk menelusuri jaringan yang diduga mengendalikan aktivitas penambangan ilegal tersebut.
Didid menegaskan, upaya penindakan perlu menyasar pihak yang berada di balik kegiatan PETI, bukan hanya masyarakat yang bekerja di lapangan.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menghentikan aktivitas tambang ilegal sekaligus melindungi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dari kerusakan lingkungan yang lebih luas.








