PrakarsaWarga.Com – Persaingan politik seharusnya berlangsung secara sehat tanpa menyeret kehidupan pribadi maupun keluarga pihak yang menjadi lawan. Praktik menyerang keluarga untuk menjatuhkan lawan politik dinilai dapat merusak nilai-nilai demokrasi sekaligus mencederai martabat manusia.
Peringatan tersebut disampaikan aktivis hak asasi manusia (HAM) sekaligus Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati. Ia menyoroti maraknya penggunaan keluarga sebagai sasaran dalam persaingan politik maupun kampanye.
Menurut Sri, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan etika dalam berpolitik, tetapi juga berpotensi mengikis kualitas demokrasi. Setiap pihak seharusnya mampu berkompetisi dengan mengedepankan gagasan, program, dan rekam jejak, bukan menyerang ranah pribadi lawan.
“Terkait persaingan politik atau kampanye yang sampai menyeret dan menyerang keluarga dari pihak lawan, hal tersebut dapat berdampak mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia,” kata Sri dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).
Ia menjelaskan, salah satu cara yang kerap digunakan untuk menyerang keluarga lawan politik adalah memanipulasi informasi. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial untuk membangun opini negatif di tengah masyarakat.
Sri menilai, praktik semacam ini sering dimanfaatkan sebagai strategi untuk menggerakkan pendukung sekaligus memberikan tekanan kepada pihak yang menjadi lawan politik.
Bahkan, belakangan muncul akun-akun palsu yang menyebarkan konten sensasional dan informasi tidak benar. Selain bertujuan menarik perhatian pengguna media sosial, konten tersebut juga berpotensi dimanfaatkan untuk memobilisasi massa dan menjatuhkan reputasi seseorang.
“Saat ini memang berkembang akun-akun yang diisi dengan konten palsu yang penuh sensasi dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin atau untuk digunakan untuk memobilisasi pendukung dan menjatuhkan lawan politik,” ujarnya.
Karena itu, Sri mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan keluarga sebagai alat untuk memenangkan persaingan politik. Privasi dan hak pribadi setiap individu harus tetap dihormati, terlepas dari posisi maupun afiliasi politiknya.
Ia juga mengajak masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya konten yang berisi tuduhan, provokasi, maupun berita bohong tanpa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Sri, kampanye yang sehat harus dibangun melalui persaingan gagasan dan dilakukan secara sportif. Penggunaan judul provokatif, informasi tanpa sumber jelas, hingga konten bernada fitnah perlu dihindari.
Dengan demikian, ruang demokrasi di Indonesia dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan privasi, kehormatan, dan martabat keluarga pihak yang terlibat dalam persaingan politik.









