ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, Soroti Transparansi Pembahasan UU Perampasan Aset

PrakarsaWarga.Com – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama koali di masyarakat sipil resmi mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

ICW menilai terdapat persoalan transparansi dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah tidak disebarluaskannya draf RUU Perampasan Aset kepada masyarakat selama pembahasan berlangsung.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyampaikan bahwa pengaduan tersebut diserahkan ke MKD di kompleks parlemen, Jakarta, bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026).

Menurut Ibrahim, hingga RUU tersebut disahkan, masyarakat, termasuk ICW, belum memperoleh akses terhadap naskah lengkap rancangan undang-undang. Padahal, keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

ICW juga mempertanyakan tindak lanjut DPR terhadap somasi yang sebelumnya telah dilayangkan pada 16 November 2026. Ibrahim menyebut, hingga pengaduan disampaikan kepada MKD, pihaknya belum menerima tanggapan atas somasi tersebut.

Selain persoalan akses dokumen, ICW turut menyoroti minimnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Ibrahim mengatakan pihaknya belum pernah mendapat undangan untuk memberikan masukan secara langsung terkait penyusunan regulasi tersebut.

Sampai berita ini disusun, MKD DPR belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan ICW. Upaya konfirmasi kepada Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin juga belum memperoleh jawaban.

DPR Klaim Pembahasan Libatkan Banyak Pihak

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025. Ia menyebut DPR telah menggelar 87 kali rapat audiensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak.

Menurut Habiburokhman, jumlah audiensi tersebut menunjukkan bahwa DPR telah membuka ruang bagi sejumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Ia menyampaikan penjelasan itu setelah pengesahan RUU Perampasan Aset pada pembahasan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026).

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah memperhatikan partisipasi publik. Ia juga menyatakan proses penyusunan regulasi tersebut telah berjalan sesuai prosedur.

Puan berharap pembahasan undang-undang dapat diakses dan dicermati masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai proses legislasi di DPR.

Perbedaan pandangan antara ICW dan pimpinan DPR ini membuat persoalan transparansi pembahasan UU Perampasan Aset menjadi perhatian. Publik kini menantikan tindak lanjut MKD terhadap laporan dugaan pelanggaran etik yang disampaikan ICW.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Intip Peluang Kerja di HYBE, JYP, dan SM Entertainment, Berapa Kisaran Gajinya

Intip Peluang Kerja di HYBE, JYP, dan SM Entertainment, Berapa Kisaran Gajinya

Tambang Emas Ilegal di Bogor Terbongkar, 31 Lubang Ditertibkan di Kawasan TNGHS

Tambang Emas Ilegal di Bogor Terbongkar, 31 Lubang Ditertibkan di Kawasan TNGHS

Tol Trans Sumatera Sudah Dilalui 17 Juta Kendaraan, Ini Dampaknya bagi Ekonomi Daerah

Tol Trans Sumatera Sudah Dilalui 17 Juta Kendaraan, Ini Dampaknya bagi Ekonomi Daerah

40 Kampus Indonesia Masuk Ranking THE Interdisciplinary Science 2027, Empat Tembus 100 Besar Dunia

40 Kampus Indonesia Masuk Ranking THE Interdisciplinary Science 2027, Empat Tembus 100 Besar Dunia

UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor hingga Bandar Judi Online Terancam Kehilangan Harta

UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor hingga Bandar Judi Online Terancam Kehilangan Harta

Ibunda Lusiani Menangis Minta Maaf kepada Vilmei, Keluarga Akui Tak Sanggup Bayar Ganti Rugi

Ibunda Lusiani Menangis Minta Maaf kepada Vilmei, Keluarga Akui Tak Sanggup Bayar Ganti Rugi