Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sepanjang Juli 2026. Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk melunasi kewajibannya tanpa dibebani denda administrasi.
Program pemutihan pajak bertujuan meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Melalui kebijakan ini, denda keterlambatan pembayaran dihapus sehingga pemilik kendaraan cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai pemerintah daerah, sedikitnya sembilan provinsi menerapkan program tersebut dengan jadwal yang berbeda-beda.
Salah satunya adalah DKI Jakarta, yang memberikan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Penghapusan sanksi administrasi dilakukan secara otomatis melalui sistem tanpa perlu pengajuan khusus dari wajib pajak.
Program serupa juga diterapkan di Provinsi Bengkulu. Kebijakan yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 ini memberikan fasilitas penghapusan denda serta tunggakan pajak kendaraan, sehingga masyarakat cukup membayar pokok pajak untuk satu tahun berjalan.
Sementara itu, Provinsi Lampung turut menggelar pemutihan pajak kendaraan mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan biaya yang lebih ringan.
Selain ketiga daerah tersebut, masih ada sejumlah provinsi lain yang juga menjalankan program serupa selama Juli 2026 dengan ketentuan dan masa berlaku yang disesuaikan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program pemutihan sebelum masa berlakunya berakhir agar dapat menikmati penghapusan denda sekaligus menghindari sanksi administrasi di kemudian hari.
