PrakarsaWarga.Com – Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2024 memasuki tahap penting. Tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan investigatif untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau memeriksa lebih dari 120 orang saksi guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
Kasi Pidsus Kejari Pulang Pisau, Tory Saputra Marletun, membenarkan bahwa tim auditor BPK RI telah memulai pemeriksaan sesuai jadwal yang ditentukan.
Menurut Tory, audit investigatif mencakup pemeriksaan terhadap para saksi sekaligus penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pesparawi XVII tahun 2024.
Ia menjelaskan, penghitungan oleh BPK diperlukan untuk mengetahui secara pasti besaran kerugian negara yang mungkin timbul akibat dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Hasil audit nantinya akan menjadi salah satu bahan penting bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk pelaksanaan ekspose perkara dan penetapan tersangka.
Lebih dari 120 Saksi Telah Diperiksa
Dalam proses penyidikan, Kejari Pulang Pisau telah meminta keterangan lebih dari 120 saksi. Sebagian besar saksi yang diperiksa berasal dari kalangan penyedia jasa yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Pesparawi XVII.
Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri secara menyeluruh proses penggunaan dana hibah, mulai dari tahap pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran.
Penyidik berupaya mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti guna mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan keagamaan tingkat provinsi tersebut.
Tory menegaskan, penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. Kejaksaan juga tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak-hak setiap pihak yang berkaitan dengan perkara.
Ia memastikan Kejari Pulang Pisau akan terus menjalankan proses penegakan hukum secara berintegritas dan bertanggung jawab demi memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.
Perkara Bergulir Sejak September 2025
Kasus dugaan korupsi dana hibah Pesparawi XVII Kalimantan Tengah tahun 2024 ini diketahui mulai bergulir sejak September 2025.
Setelah melakukan pengumpulan data dan keterangan, penyidik Kejari Pulang Pisau meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan pada 11 November 2025.
Sehari setelah peningkatan status tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pulang Pisau.
Penggeledahan kemudian berlanjut ke Gedung Christian Center. Dalam kegiatan tersebut, penyidik memeriksa dan mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk kasur dan kipas angin.
Tidak berhenti di situ, pada 17 November 2025, penyidik kembali melakukan penggeledahan di kantor PT DKK yang merupakan perusahaan event organizer (EO) penyelenggara kegiatan tersebut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kini, keterlibatan auditor BPK RI dalam penghitungan kerugian negara menjadi tahapan penting dalam pengungkapan dugaan korupsi dana hibah Pesparawi tersebut. Publik pun menantikan hasil audit yang akan menjadi bagian dari proses hukum selanjutnya.









