azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai cukup parah dengan area terdampak yang luas. Selain mengancam masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, kepulan asap juga menghambat upaya pemadaman melalui jalur udara.
Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan hal tersebut saat meninjau posko karhutla di kantor BPBD Sumsel, Sabtu (10/10/2026). Ia menyebut sejumlah lokasi bahkan memiliki tingkat bahaya akibat dampak asap.
Menurut Marwan, pemadaman di lapangan menghadapi berbagai kendala. Salah satunya, operasi *water bombing* atau pemadaman menggunakan pesawat sulit dilakukan secara optimal karena jarak pandang terbatas.
Karhutla di lahan gambut juga menjadi tantangan tersendiri. Api dapat menjalar hingga beberapa meter di bawah permukaan tanah sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus.
Pencegahan Karhutla Harus Diperkuat
Marwan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman setelah api membesar. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan, termasuk regulasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Ia mencontohkan adanya desa yang menerapkan peraturan desa (perdes) tentang larangan membakar lahan dan wilayahnya tetap bebas dari karhutla. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa aturan di tingkat lokal dapat berperan penting jika diterapkan secara konsisten.
Marwan juga mengingatkan perlunya antisipasi terhadap kondisi cuaca ke depan, termasuk potensi El Nino pada 2027. Ketersediaan sumber air, seperti kanal yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga pasokan air, juga perlu diperhatikan karena sumur bor saja dinilai berpotensi belum mencukupi.
Tujuh Wilayah Jadi Fokus Penanganan
Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, mengatakan pemerintah provinsi terus memperkuat pencegahan karhutla melalui koordinasi lintas sektor serta kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Masukan dari Komisi VIII DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif.
Sementara itu, Kepala BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana, mengungkapkan bahwa petugas masih menghadapi kendala, termasuk keterbatasan data kepemilikan lahan perkebunan di sekitar permukiman.
Meski demikian, petugas segera melakukan pemadaman ketika menemukan titik api. Prioritas diberikan pada lokasi yang berpotensi mengancam keselamatan warga dan permukiman.
Adapun tujuh wilayah yang menjadi fokus penanganan meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
BPBD Sumsel juga mendorong penguatan regulasi, kesiapsiagaan personel, patroli rutin, serta pemanfaatan sumber air. Pengawasan terhadap pemilik lahan turut menjadi perhatian agar pencegahan kebakaran dapat dilakukan sejak dini.
Pemerintah berharap upaya pencegahan yang lebih kuat dapat menekan risiko karhutla, terutama ketika cuaca kering meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Rina Putri
