azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang menjadi kabar baik bagi jutaan pengguna layanan internet di Indonesia. Dalam putusan terbarunya, MK menyatakan bahwa **sisa kuota internet yang telah dibeli pelanggan tidak boleh hangus begitu saja**, melainkan harus tetap dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan.
Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara **Nomor 273/PUU-XXIII/2025** yang digelar pada Kamis (23/7/2026). Gugatan diajukan oleh pengemudi ojek online Didi Supandi, pelaku usaha kuliner daring Wahyu Triana Sari, dan dosen sekaligus advokat Rega Felix.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menyatakan bahwa majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Dalam amar putusannya, MK menilai ketentuan mengenai tarif layanan telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja harus dimaknai dengan kewajiban penyedia layanan untuk menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan bisa digunakan.
## Kuota Internet Merupakan Hak Konsumen
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibayar merupakan hak konsumen yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengguna tidak boleh kehilangan sisa kuota hanya karena masa aktif paket berakhir atau alasan administratif lainnya.
Mahkamah juga menekankan bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi tidak boleh membebankan biaya tambahan kepada pelanggan agar kuota yang tersisa tetap dapat digunakan.
Menurut MK, kebijakan tarif dan layanan telekomunikasi tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan bisnis perusahaan, tetapi juga harus memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat sebagai konsumen.
## MK Berikan Sejumlah Pilihan Perlindungan Kuota
Sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna layanan telekomunikasi, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa alternatif yang dapat diterapkan oleh operator seluler, antara lain:
* Akumulasi atau rollover sisa kuota.
* Perpanjangan masa aktif paket internet.
* Pengalihan manfaat layanan.
* Pemberian kompensasi.
* Pengembalian dana (refund).
* Bentuk perlindungan lain yang memberikan manfaat kepada pelanggan.
Skema tersebut dinilai dapat menjaga hak konsumen tanpa menghambat inovasi maupun model bisnis perusahaan telekomunikasi.
## Pemerintah Diminta Lebih Adaptif
Dalam putusan tersebut, MK juga meminta pemerintah agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital, perubahan model bisnis, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Setiap kebijakan terkait tarif layanan internet diharapkan mengutamakan prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Bahkan, apabila terdapat penyesuaian tarif di masa mendatang, pemerintah bersama operator telekomunikasi diminta melibatkan lembaga perlindungan konsumen dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap sektor telekomunikasi.
Selain itu, operator seluler juga didorong untuk meningkatkan transparansi informasi mengenai harga paket, jumlah kuota, masa berlaku, kebijakan penggunaan, hingga perlakuan terhadap sisa kuota agar mudah dipahami pelanggan.
## Operator Diminta Permudah Akses Informasi
Mahkamah Konstitusi menilai penyedia layanan telekomunikasi perlu menyediakan sistem yang memudahkan pelanggan memantau penggunaan paket data secara real time, termasuk sisa kuota yang masih dimiliki.
Tak hanya itu, mekanisme pengaduan pelanggan juga harus dibuat lebih mudah diakses, cepat ditangani, serta dievaluasi secara berkala agar perlindungan terhadap konsumen benar-benar berjalan efektif.
Dalam persidangan, MK juga mencatat bahwa penyelenggara telekomunikasi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) pada prinsipnya tidak menolak perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan dan telah menyampaikan sejumlah solusi dalam proses persidangan.
Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menegaskan bahwa yang harus dilindungi bukan sekadar kuota internet sebagai data digital, melainkan nilai ekonomi dari layanan yang telah dibayar oleh konsumen namun belum sepenuhnya dinikmati.
Dengan putusan ini, MK berharap tercipta keseimbangan antara kepentingan industri telekomunikasi dan perlindungan hak konsumen sehingga masyarakat memperoleh layanan internet yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
