azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Sebanyak 707 orang, terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (31/7). Mayoritas korban mengeluhkan gejala seperti mual, muntah, pusing, hingga diare.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, langsung mengunjungi sejumlah korban yang masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Kota Semarang, yakni RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum, Sabtu (1/8).
Sudaryono mengatakan kunjungannya dilakukan sebagai bentuk respons cepat atas laporan dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Dari total korban yang dilaporkan mengalami gejala, hanya 13 orang yang masih memerlukan perawatan di rumah sakit maupun puskesmas, sementara kondisi lainnya berangsur membaik.
BGN bersama Dinas Kesehatan Kota Semarang kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Berdasarkan hasil investigasi sementara, dugaan mengarah pada beberapa bahan makanan yang disajikan, termasuk daun singkong dan bumbu rendang, yang saat ini masih menjalani pemeriksaan laboratorium.
Selain bahan makanan, proses pengolahan juga menjadi perhatian. Tim investigasi menduga makanan dimasak terlalu jauh sebelum waktu distribusi sehingga berpotensi memengaruhi kualitas dan keamanannya saat dikonsumsi.
Hasil uji laboratorium diperkirakan baru akan keluar dalam waktu sekitar lima hingga tujuh hari kerja. Hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan sumber penyebab dugaan keracunan.
Sebagai langkah tegas, Badan Gizi Nasional telah memberhentikan sementara (suspend) operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi, yang bertanggung jawab menyiapkan makanan bagi para penerima manfaat di lokasi tersebut.
Tak hanya penghentian sementara, BGN juga memberikan surat peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan layanan, mulai dari mitra, yayasan, hingga koordinator wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga sembari menunggu hasil investigasi resmi.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses penyelidikan dan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
