azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah pusat terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kondisi ekonomi di daerah. Evaluasi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, pemerintah tidak hanya mengevaluasi tata kelola pemerintahan, tetapi juga terus menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara maupun keuangan daerah.
Menurut Bima, evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Balikpapan, Kamis (3/9/2026).
Kebijakan Pemerintah Perlu Sesuai Kondisi Daerah
Bima menjelaskan, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah berjalan beriringan dengan proses pematangan formulasi kebijakan. Kemendagri, kata dia, terus memberikan masukan kepada kementerian terkait berdasarkan hasil pemetaan kondisi di berbagai daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Menurut Bima, kondisi setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, dampak dari sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum diterapkan.
Ia menambahkan, Kemendagri juga terus memantau berbagai dinamika yang terjadi di daerah sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Dampak Kebijakan Harus Dihitung Berbasis Data
Selain melakukan evaluasi, Bima mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan berbasis data dalam mengukur dampak setiap kebijakan.
Menurutnya, simulasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemungkinan dampak kebijakan terhadap kondisi ekonomi dan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan.
“Potensi dampak kebijakan perlu dihitung melalui simulasi berbasis data,” kata Bima.
Ia menilai pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul setelah sebuah kebijakan diterapkan. Terlebih, kebijakan pemerintah pusat dapat memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian daerah.
Dengan evaluasi yang lebih terukur dan penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif sekaligus mendukung penguatan ekonomi daerah.
Sejumlah Pejabat Hadiri Forum BPD Kaltimtara
FGD BPD Kaltimtara dan Kemendagri tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan.
Di antaranya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan serta penyusunan kebijakan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
