azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mengoptimalkan sejumlah komponen utama yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut terdapat empat komponen yang perlu diperkuat secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026).
Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu faktor penting bagi negara berkembang untuk naik kelas menjadi negara maju.
“Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” ujar Tito dalam keterangannya.
1. Konsumsi Rumah Tangga
Komponen pertama yang menjadi perhatian adalah konsumsi rumah tangga. Menurut Tito, konsumsi masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi daya beli.
Ketika daya beli masyarakat kuat, aktivitas belanja akan meningkat dan turut menggerakkan perekonomian. Sebaliknya, melemahnya daya beli berpotensi menekan konsumsi rumah tangga.
Tito menyebut konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hampir separuh terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Itu menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
2. Belanja Pemerintah Harus Optimal
Komponen kedua adalah belanja pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Tito menekankan agar anggaran pemerintah dapat direalisasikan sesuai target. Menurutnya, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga perputaran uang di tengah masyarakat.
Kemendagri juga melakukan evaluasi terhadap realisasi belanja pemerintah daerah secara berkala. Daerah yang realisasi anggarannya masih rendah akan mendapat perhatian dan pemantauan lebih lanjut.
“Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta,” katanya.
3. Investasi Perlu Terus Didorong
Faktor ketiga adalah investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
Menurut Tito, peningkatan investasi dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, menambah modal usaha, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Pemerintah daerah pun diminta ikut menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah berbagai proses bagi calon investor.
“Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain agar hidup,” tutur Tito.
Kemudahan investasi di daerah diharapkan dapat mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
4. Perkuat Ekspor dan Tekan Ketergantungan Impor
Komponen terakhir yang menjadi perhatian adalah ekspor. Tito mendorong agar nilai ekspor Indonesia dapat lebih besar dibandingkan impor.
Pemerintah pusat dan daerah diminta membantu pelaku usaha, produsen, serta UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar hingga ke mancanegara.
Pemda juga dinilai memiliki peran penting dalam menemukan sektor unggulan di masing-masing wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor.
“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang, angkanya akan menjadi terdongkrak,” ungkapnya.
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Bergerak Bersama
Tito menegaskan bahwa penguatan empat komponen tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran besar dalam menjaga daya beli, mempercepat realisasi anggaran, menarik investasi, hingga mengembangkan produk unggulan daerah untuk pasar ekspor.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah.
Optimalisasi keempat sektor tersebut diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu Indonesia mempercepat langkah menuju negara berpendapatan tinggi.
