azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Indonesia mendorong penguatan akses pembiayaan yang inklusif serta pembangunan ekosistem kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Komitmen tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam 32nd APEC SME Ministerial Meeting yang berlangsung di Guangzhou, China, Jumat (4/9/2026).
Maman mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam forum tingkat menteri UMKM APEC menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama sekaligus berbagi pengalaman mengenai kebijakan pengembangan UMKM dengan negara-negara anggota.
Menurutnya, keberhasilan program pembiayaan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada pelaku usaha. Lebih dari itu, pembiayaan harus mampu mendorong UMKM berkembang dan memiliki daya tahan yang lebih kuat.
“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu membuat UMKM tumbuh, semakin resilien, dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” ujar Maman dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Penyaluran KUR Terus Diperkuat
Salah satu instrumen pembiayaan yang menjadi perhatian pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sepanjang 2025, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp286 triliun dan menjangkau sekitar 4,5 juta UMKM.
Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, porsi KUR yang disalurkan ke sektor produktif mencapai 60,5 persen. Pembiayaan tersebut antara lain diarahkan ke sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.
Maman menilai peningkatan pembiayaan ke sektor produktif menunjukkan upaya pemerintah untuk mengarahkan kredit ke kegiatan ekonomi yang memiliki dampak lebih besar terhadap penciptaan nilai dan lapangan kerja.
“Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” katanya.
Memasuki 2026, penyaluran KUR kembali menunjukkan perkembangan. Hingga 24 Agustus 2026, pembiayaan KUR telah mencapai Rp201 triliun dengan jumlah debitur sekitar 3,1 juta orang.
Menariknya, sekitar 51 persen dari penyaluran tersebut diberikan kepada wirausaha perempuan.
Pemerintah Turunkan Target Biaya Pembiayaan Mekaar
Selain KUR, pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Program tersebut diarahkan agar akses pembiayaan bagi perempuan semakin mudah dan terjangkau.
Maman mengatakan transformasi Mekaar dilakukan sesuai arahan Presiden. Salah satu targetnya adalah menurunkan tingkat pembiayaan yang sebelumnya berada di kisaran 20-25 persen menjadi sekitar 8 persen mulai 2026.
“Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20-25 persen menjadi 8 persen mulai tahun ini,” jelasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tanpa terbebani biaya pembiayaan yang tinggi.
Dorong 10 Juta Orang Berusaha dan Bekerja
Di sisi kewirausahaan, pemerintah juga memperkuat program PRO-KESRA Produktif. Program ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan pelaku usaha baru, tetapi juga meningkatkan kemampuan serta memperkuat ekosistem usaha yang sudah berjalan.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi antara kementerian dan lembaga pemerintah.
Indonesia juga membagikan pengalaman terkait pembangunan ekosistem kewirausahaan melalui penguatan kebijakan serta program inkubasi usaha.
Maman menekankan bahwa pertumbuhan jumlah wirausaha perlu diikuti peningkatan kualitas. Pelaku usaha diharapkan tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi mampu mengembangkan bisnis, naik kelas, dan menjaga keberlanjutan usaha.
Target Rasio Kewirausahaan 8 Persen pada 2045
Penguatan ekosistem kewirausahaan juga didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Regulasi tersebut menjadi salah satu acuan kebijakan lintas kementerian dan lembaga sekaligus menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8 persen pada 2045.
Untuk mendukung ekosistem tersebut, pemerintah mengintegrasikan berbagai layanan melalui SAPA UMKM. Platform ini dirancang untuk menghubungkan pendataan UMKM, akses program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara lebih terpadu.
Menurut Maman, berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam agenda APEC untuk membangun sektor UMKM yang semakin inklusif dan berdaya saing.
“Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global,” pungkasnya.
