Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah tengah menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menyiapkan tahapan penerapan pendidikan negeri gratis. Kebijakan tersebut dinilai perlu dirancang secara matang agar perluasan akses pendidikan tidak berdampak pada kualitas maupun keberlanjutan pembiayaan.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Dessy Rachmawatie, M.Si., menilai pendidikan gratis dapat menjadi arah kebijakan. Namun, apabila cakupannya diperluas hingga perguruan tinggi, penerapannya perlu dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan dua hal berjalan bersamaan, yakni akses pendidikan yang semakin luas dan kualitas pendidikan yang tetap terjaga.
Pendidikan Gratis Harus Punya Definisi yang Jelas
Dessy menilai istilah pendidikan gratis perlu didefinisikan secara jelas. Sebab, biaya pendidikan tidak hanya berupa uang kuliah atau biaya sekolah.
Ada berbagai kebutuhan lain yang perlu diperhitungkan, seperti buku, seragam, transportasi, laboratorium, praktikum, hingga akses internet.
Pada jenjang perguruan tinggi, komponen biaya juga dapat mencakup asrama, operasional pembelajaran, gaji dan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan, pemeliharaan infrastruktur, penelitian, hingga pengembangan teknologi.
Karena itu, menurut Dessy, pemerintah perlu menghitung full economic cost of education atau keseluruhan biaya ekonomi pendidikan.
Anggaran Tidak Bisa Hanya Dilihat dari Total Dana Pendidikan
Perhitungan pendidikan gratis juga tidak cukup dilakukan dengan melihat besarnya total anggaran pendidikan yang tersedia.
Pemerintah perlu menghitung kebutuhan berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah peserta didik, serta jenis institusi.
Setelah itu, perlu dihitung kesenjangan antara biaya pendidikan yang selama ini ditanggung masyarakat dengan kemampuan pembiayaan melalui APBN.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan tambahan anggaran secara lebih realistis.
Pendidikan Gratis Punya Dampak ke Sektor Lain
Dessy juga mengingatkan adanya opportunity cost atau konsekuensi dari penggunaan anggaran untuk satu kebutuhan terhadap sektor lainnya.
Jika belanja pendidikan meningkat, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pembiayaan sektor seperti kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Karena itu, strategi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dapat mencakup efisiensi belanja, peningkatan penerimaan pajak, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pertumbuhan ekonomi.
Pengembalian Aset Korupsi Bisa Jadi Tambahan Dana
Dessy menyebut pengembalian aset hasil korupsi dapat menjadi salah satu tambahan fiscal space untuk mendukung pembangunan sekolah, perbaikan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, dan investasi pendidikan lainnya.
Namun, sumber dana tersebut dinilai tidak tepat jika dijadikan sumber utama pembiayaan rutin.
Pasalnya, penerimaan dari pengembalian aset bersifat tidak pasti. Sementara itu, kebutuhan rutin seperti gaji pendidik dan operasional sekolah membutuhkan sumber penerimaan negara yang berkelanjutan.
Prioritas Bisa Dimulai dari Kelompok Rentan
Dalam penerapannya, Dessy menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan bertahap.
Prioritas awal dapat diberikan kepada kelompok miskin dan rentan, peserta didik di wilayah 3T, serta program pendidikan yang memiliki social return tinggi.
Setelah tahap awal berjalan, pemerintah dapat mengevaluasi kebutuhan anggaran, dampak terhadap kualitas pendidikan, serta kemampuan fiskal sebelum memperluas cakupan program.
Dengan begitu, penerapan pendidikan gratis dapat disesuaikan dengan kapasitas negara dan hasil evaluasi di setiap tahap.
Ada Sejumlah Indikator yang Perlu Diukur
Dessy mengusulkan pemerintah menyiapkan sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan gratis.
Beberapa di antaranya meliputi:
– Unit cost atau biaya per peserta didik.
– Fiscal gap.
– Proyeksi jumlah peserta didik.
– Kemampuan penerimaan negara.
– Fiscal sustainability atau keberlanjutan fiskal.
– Opportunity cost.
– Incidence analysis.
– Social return on education.
– Dampak terhadap ketimpangan dan mobilitas sosial.
– Indikator kualitas pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan gratis tidak cukup dilihat dari berapa banyak peserta didik yang tidak lagi membayar biaya pendidikan.
Gratis Bukan Berarti Pendidikan Tanpa Biaya
Dessy menekankan bahwa pendidikan gratis tetap membutuhkan biaya. Perbedaannya adalah pihak yang menanggung biaya tersebut berpindah dari rumah tangga kepada negara.
Karena itu, kebijakan tidak hanya perlu mempertimbangkan affordability atau keterjangkauan, tetapi juga sustainability atau keberlanjutan.
Keberhasilan program juga perlu dilihat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, pemerataan kesempatan, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan pertimbangan tersebut, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dapat dirancang sebagai kebijakan jangka panjang yang bertahap, terukur, dan berkelanjutan. (RFA)
azel ginting
