Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) tengah menjadi perhatian. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan keinginan agar pendidikan di sekolah negeri hingga PTN dapat digratiskan.
Pemerintah kemudian membahas sejumlah pilihan skema, termasuk kemungkinan penerapannya secara bertahap sesuai kemampuan fiskal negara.
Namun, di balik rencana tersebut, terdapat pertanyaan penting yang perlu dijawab: siapa yang akan menjadi sasaran utama kuliah gratis?
Pasalnya, kebijakan pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan siapa yang membayar biaya kuliah, tetapi juga mengenai siapa yang memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi, mampu bertahan hingga lulus, dan memperoleh manfaat dari anggaran negara.
Kebutuhan Kuliah Gratis Capai Rp93,74 Triliun per Tahun
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah menghitung kebutuhan pembiayaan apabila pendidikan gratis diterapkan bagi mahasiswa PTN.
Berdasarkan perhitungan tersebut, kebutuhan dananya mencapai sekitar Rp93,74 triliun per tahun untuk membiayai 2.833.169 mahasiswa jenjang D3, D4, dan S1.
Namun, angka tersebut perlu dipahami sebagai perhitungan kebutuhan, bukan anggaran final. Pemerintah masih membahas cakupan dan skema penerapan kebijakan kuliah gratis.
Sebagai perbandingan, setelah penyesuaian, pagu anggaran Kemdiktisaintek pada 2027 mencapai Rp66,44 triliun.
Dengan demikian, kebutuhan yang telah dihitung untuk skema kuliah gratis tersebut berada di atas pagu kementerian saat ini.
Bukan Sekadar Menghapus UKT
Wacana kuliah gratis sering kali dipahami sebagai penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal, implementasinya memiliki cakupan yang jauh lebih luas.
Jika biaya pendidikan mahasiswa PTN sepenuhnya ditanggung negara, pemerintah harus menyiapkan skema pembiayaan yang berkelanjutan.
Pada saat yang sama, anggaran pendidikan tinggi juga harus mempertimbangkan berbagai program yang sudah berjalan.
Dalam penyesuaian anggaran 2027, misalnya, terdapat tambahan Rp1,267 triliun yang diarahkan untuk memperkuat program KIP Kuliah.
Hal ini menunjukkan bahwa desain pembiayaan pendidikan tinggi tidak hanya menyangkut pembebasan biaya, tetapi juga bagaimana bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
Pertanyaannya: Siapa yang Dibantu?
Salah satu persoalan utama dalam kebijakan kuliah gratis adalah ketepatan sasaran.
Jika seluruh mahasiswa PTN memperoleh pembebasan biaya tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, negara juga akan menanggung biaya pendidikan mahasiswa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar.
Di sisi lain, mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang tidak berhasil masuk PTN atau memilih perguruan tinggi swasta (PTS) karena keterbatasan daya tampung masih dapat menghadapi persoalan biaya pendidikan.
Artinya, persoalan akses pendidikan tinggi tidak selalu dimulai ketika mahasiswa membayar UKT.
Akses Kuliah Dipengaruhi Banyak Faktor
Kesempatan seseorang untuk masuk perguruan tinggi juga dipengaruhi berbagai faktor.
Beberapa di antaranya adalah kualitas sekolah, kesiapan akademik, informasi mengenai pilihan perguruan tinggi, lokasi tempat tinggal, biaya persiapan seleksi, serta kemampuan keluarga menyediakan lingkungan belajar yang mendukung.
Karena itu, kebijakan kuliah gratis perlu melihat persoalan pendidikan secara lebih luas.
Pembebasan biaya setelah seseorang diterima di PTN tidak otomatis menyelesaikan berbagai hambatan yang dialami calon mahasiswa sebelum masuk perguruan tinggi.
Filipina Punya Pengalaman dengan Pendidikan Tinggi Gratis
Salah satu pengalaman yang dapat menjadi bahan pembelajaran berasal dari Filipina.
Negara tersebut pada 2017 mengesahkan Universal Access to Quality Tertiary Education Act atau Republic Act No. 10931.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Filipina menyediakan pembebasan biaya kuliah dan biaya pendidikan tertentu di perguruan tinggi negeri.
Kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan Tertiary Education Subsidy serta program pinjaman mahasiswa.
Dalam regulasinya, perguruan tinggi swasta juga diakui memiliki peran komplementer dalam sistem pendidikan tinggi.
Kuliah Gratis Perlu Dibahas Bersama Akses dan Pemerataan
Besarnya kebutuhan anggaran menunjukkan bahwa kebijakan kuliah gratis merupakan perubahan besar dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi.
Karena itu, pembahasannya tidak cukup hanya mengenai apakah UKT akan dihapus atau tidak.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah siapa penerima manfaat, bagaimana mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang tidak masuk PTN tetap mendapat akses pendidikan, serta bagaimana peran PTN dan PTS ditempatkan dalam sistem pendidikan tinggi.
Dengan kebutuhan yang telah dihitung mencapai Rp93,74 triliun per tahun, pemerintah masih perlu menentukan skema yang tepat agar tujuan memperluas akses pendidikan tinggi dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan pembiayaan negara. (RFA)
azel ginting
