azel ginting
PrakarsaWarga.com – Jakarta — Setiap porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) harus aman dan bergizi bagi penerimanya. Melalui transformasi MBG 2.0, Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar keamanan pangan, membenahi tata kelola, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan standar pelaksanaan program.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan perhatian terhadap MBG tidak lagi hanya mengenai seberapa luas jangkauan program, tetapi juga bagaimana memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, tepat sasaran, dan memenuhi standar.
“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa, Selasa (20/10).
Program MBG memberikan manfaat dalam skala besar dengan total penerima manfaat mencapai 57.491.334 jiwa, melibatkan 1.027.998 tenaga kerja, serta didukung oleh 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Untuk menjaga kualitas dan memperkuat keamanan pangan, BGN mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta membenahi tata kelola melalui penerapan label batas waktu aman konsumsi MBG
Transformasi MBG 2.0 juga menyentuh pola penyajian makanan. BGN telah melakukan uji coba konsep MBG prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 Provinsi sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan MBG.
Konsep tersebut diarahkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman makan yang lebih baik sekaligus mendorong pembiasaan perilaku positif, termasuk kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.
Transformasi MBG 2.0 juga diarahkan pada perluasan akses program ke wilayah yang memiliki tantangan geografis dan kebutuhan gizi yang lebih tinggi. BGN telah melakukan aktivasi 1.460 SPPG di wilayah 3T dan prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali, dengan rincian 480 SPPG di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.
Jangkauan penerima manfaat MBG terus dibenahi dengan sinkronisasi data dari sistem kementerian/lembaga terkait agar lebih akurat di lapangan. Pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga dilakukan dalam menata hubungan kerja, distribusi tanggung jawab dan menguatkan akuntabilitas program.
Selain itu, Tysa mengungkapkan bahwa penguatan ekosistem rantai pasok daerah dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting dalam MBG 2.0, salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Loka MBG dan program Patriot Gizi.
“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien. Langkah ini kian lengkap dengan hadirnya Patriot Gizi. Para tenaga SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) di setiap wilayah kini dibina menjadi garda terdepan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, hingga pendata dampak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Tysa.
Transformasi tersebut, menurut Tysa menjadi penanda bahwa perluasan program harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola dan pengawasan. MBG 2.0 tidak semata-mata diarahkan untuk memperbesar skala program, tetapi memastikan setiap proses berjalan dengan standar yang semakin baik.
Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional
