azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung kebijakan Kapolri yang melarang anggota kepolisian menggunakan rokok elektrik atau vape. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair.
Yahya menyambut baik penerbitan Surat Edaran Kapolri terkait larangan penggunaan vape di lingkungan Polri. Ia juga mendukung kerja sama antara Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi kandungan cairan rokok elektrik.
“Pertama, saya menyambut baik ada SE Kapolri untuk melarang anggotanya menggunakan vape. Kedua, saya mendukung kolaborasi Kapolri dan BPOM untuk memastikan kandungan vape yang mengandung narkotika cair,” kata Yahya kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap peredaran vape yang mengandung zat narkotika. Ia juga mendorong BPOM memperketat pengawasan terhadap produk dan produsen yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, izin edar produk harus ditindak sesuai ketentuan. Sementara itu, jika terdapat dugaan tindak pidana, aparat kepolisian perlu melakukan penegakan hukum.
DPR Minta Edukasi Bahaya Narkotika Cair Diperkuat
Yahya menilai edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, perlu ditingkatkan. Hal ini karena penggunaan vape telah menjadi bagian dari tren dan gaya hidup di kalangan anak muda.
Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik dapat menimbulkan risiko ketergantungan dan membahayakan kesehatan.
Yahya juga meminta Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat pengawasan serta memberantas jaringan peredaran narkotika cair.
“Kita harus menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika cair. Bahaya narkotika cair ini jangan dianggap enteng karena bisa menciptakan ketergantungan bagi pemakainya,” tegasnya.
Ia berharap kolaborasi antara Polri, BNN, dan BPOM dapat memutus rantai peredaran narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyalahgunaannya.
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota
Sebelumnya, Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Surat edaran yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 tersebut berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP). Larangan penggunaan vape berlaku di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Anggota yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Ia menyebut perangkat rokok elektrik berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge.
“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11).
Johnny menambahkan, kandungan cairan dalam perangkat vape tidak selalu dapat dikenali secara kasatmata. Karena itu, pengawasan dan kewaspadaan menjadi hal penting untuk mencegah penyalahgunaan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal Polri sekaligus menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam mencegah peredaran narkotika di Indonesia.
