azel ginting
Senior Economist Prasasti, Piter Abdullah, menilai perekonomian Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Buktinya, ekonomi nasional masih mampu tumbuh di atas 5% meskipun menghadapi berbagai tekanan, mulai dari ketidakpastian global hingga persoalan domestik.
Menurut Piter, tantangan utama Indonesia bukan terletak pada lemahnya fundamental ekonomi, melainkan belum optimalnya koordinasi antarkebijakan pemerintah.
Ia menilai diperlukan sosok yang mampu mengarahkan dan menyelaraskan seluruh kebijakan ekonomi agar berjalan dengan tujuan yang jelas.
“Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya dalam diskusi Ngopi Bareng Prasasti yang diselenggarakan Prasasti Center for Policy Studies.
Daya Beli Masyarakat Masih Menjadi Tantangan
Piter juga menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih secara merata. Meskipun konsumsi rumah tangga masih menunjukkan pertumbuhan positif, kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah masih menghadapi tekanan ekonomi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 tumbuh sebesar 5,47% secara tahunan. Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal II 2026 yang mencapai 5,29%.
Sejumlah komponen pengeluaran juga mencatatkan pertumbuhan positif. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, belanja pemerintah mencapai 8,95%, sementara investasi atau pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,06%.
Capaian tersebut memperlihatkan aktivitas ekonomi nasional masih cukup kuat. Namun, pemerintah perlu memperluas sumber pertumbuhan, khususnya melalui peningkatan investasi swasta dan ekspor.
Kepastian Hukum Jadi Kunci Menarik Investor Asing
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6%, Piter menilai Indonesia masih membutuhkan investasi asing. Terutama investasi jangka panjang yang masuk ke sektor riil dan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa menutup diri dari masuknya modal asing. Sebab, investasi dari luar negeri masih dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Namun, investor membutuhkan jaminan berupa regulasi yang konsisten, kepastian hukum, serta kebijakan pemerintah yang tidak berubah-ubah.
“Kita tidak mungkin mengatakan go to hell with your capital, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum,” katanya.
Piter menambahkan, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan daya beli masyarakat yang cukup kompetitif dibandingkan sejumlah negara tetangga.
Sayangnya, potensi tersebut belum tentu mampu menarik investor apabila dunia usaha masih dibayangi ketidakpastian kebijakan dan rendahnya kepercayaan terhadap iklim investasi.
Ia juga menilai semangat ekonomi patriotik harus diwujudkan melalui kebijakan yang memperkuat industri nasional tanpa mengabaikan peluang kerja sama dengan investor asing.
Indonesia Perlu Belajar dari Vietnam
Senada dengan Piter, Research Director Prasasti, Adhi Nugroho, menilai ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan menjadi salah satu hambatan bagi masuknya investasi ke Indonesia.
Situasi tersebut berpotensi membuat investor swasta mempertimbangkan kembali rencana penanaman modalnya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka memilih negara lain yang menawarkan kemudahan berusaha dan kepastian lebih baik.
Adhi mencontohkan Vietnam sebagai salah satu negara yang berhasil meningkatkan daya tarik investasi melalui konsistensi kebijakan, kemudahan berusaha, serta integrasi dengan rantai pasok global.
Menurutnya, Indonesia perlu melakukan pembenahan internal agar tidak kalah bersaing dalam menarik modal asing.
Perbedaan perkembangan pasar modal kedua negara juga menjadi perhatian. FTSE Russell telah menaikkan klasifikasi Vietnam dari Frontier Market menjadi Secondary Emerging Market yang berlaku efektif September 2026.
Sementara itu, MSCI pada Oktober 2026 membuka konsultasi terkait usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan final mengenai usulan tersebut dijadwalkan pada Juni 2027.
Perkembangan ini menjadi pengingat bahwa transparansi, tata kelola, dan kredibilitas pasar modal perlu terus diperkuat.
Praktik Ekonomi Rente Perlu Dibenahi
Selain persoalan regulasi, Adhi turut menyoroti praktik ekonomi rente yang dinilai dapat menghambat persaingan usaha.
Menurutnya, akses terhadap kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya diberikan kepada kelompok tertentu, tetapi terbuka bagi seluruh pelaku usaha berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan produktivitas.
Persaingan usaha yang sehat dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang setara. Dengan begitu, investasi dapat berkembang, produktivitas meningkat, dan lapangan kerja berkualitas semakin terbuka.
Pada akhirnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% bukan sekadar persoalan angka. Pemerintah perlu membangun koordinasi kebijakan yang kuat, menjaga kepastian hukum, memperbaiki iklim investasi, serta memastikan hasil pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
