azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Maraknya kasus perundungan (bullying), kekerasan hingga dugaan pelecehan di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan didorong segera melakukan pembenahan sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik.
Munculnya dugaan kasus kekerasan dan pelecehan di SMK Negeri 4 Malang semakin memperkuat pentingnya evaluasi terhadap lingkungan pendidikan. Sekolah dinilai harus mampu memberikan jaminan keamanan bagi siswa, bukan hanya menjadi tempat untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, meminta Dinas Pendidikan tidak lagi menerapkan pola penanganan yang hanya berorientasi pada laporan setelah kejadian berlangsung.
Menurutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh agar persoalan kekerasan di sekolah dapat dicegah sejak awal.
Ia menilai, penanganan yang hanya dilakukan ketika kasus mencuat ke publik tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan secara mendasar.
Amithya juga menyoroti beragam bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan, mulai dari perundungan verbal, kekerasan fisik hingga kekerasan seksual.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mempertanyakan apakah meningkatnya kasus yang terungkap belakangan ini disebabkan oleh bertambahnya kejadian atau karena semakin banyak korban yang berani melaporkan pengalaman mereka.
Karena itu, ia meminta setiap institusi pendidikan memiliki sistem pengawasan yang kuat serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam mencegah dan menangani kekerasan.
Selain pengawasan, kepekaan pihak sekolah terhadap perubahan perilaku siswa maupun tenaga pendidik juga perlu ditingkatkan.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembentukan satuan tugas (satgas) khusus pencegahan kekerasan dan pelecehan di tingkat Kota Malang.
Namun, pembentukan satgas tersebut harus disertai program kerja yang jelas dan pelaksanaan yang nyata. Jangan sampai keberadaannya hanya sebatas formalitas.
Amithya menegaskan, pihak sekolah tetap memiliki tanggung jawab utama karena paling dekat dengan aktivitas dan kondisi warga sekolah sehari-hari.
Ia juga mengingatkan pentingnya sikap dan komunikasi tenaga pendidik terhadap peserta didik. Menurutnya, guru dan seluruh unsur sekolah harus mampu memberikan contoh yang baik, termasuk dalam penggunaan bahasa saat berinteraksi dengan siswa.
Lebih lanjut, predikat Kota Malang sebagai Kota Pendidikan harus dibarengi dengan terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Sekolah seharusnya menjadi tempat bagi anak-anak untuk menimba ilmu, mengembangkan potensi, serta membentuk karakter tanpa harus merasa takut terhadap ancaman kekerasan.
Evaluasi, kata Amithya, juga perlu menyasar pejabat sekolah dan tenaga pendidik. Sebab, pembentukan karakter peserta didik tidak bisa dilepaskan dari keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil tanggung jawab dalam menciptakan budaya sekolah yang sehat, saling menghormati, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
DPRD Kota Malang pun mendorong agar evaluasi dunia pendidikan tidak berhenti pada wacana. Langkah nyata diperlukan untuk memperkuat perlindungan siswa sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kota Malang sebagai salah satu daerah yang dikenal dengan julukan Kota Pendidikan.
