azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Nama Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen bukanlah sosok baru dalam palagan politik tanah air. Ia adalah saksi hidup sekaligus aktor yang kerap muncul di tikungan tajam sejarah Indonesia, mulai dari hiruk-pikuk 1998 hingga transisi kekuasaan hari ini. Kini, di tengah publik yang mulai bertanya-tanya ke mana arah nakhoda Presiden Prabowo Subianto, Kivlan kembali dengan analisis tajam yang membongkar tabir antara realita permukaan dan permainan di balik layar.
Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya kedaulatan ekonomi yang sejati, ataukah Presiden Prabowo saat ini sebenarnya sedang beradu nyali dengan bayang-bayang oligarki yang sudah mencengkeram republik selama puluhan tahun? Melalui kacamata seorang senior yang mengenal Prabowo sejak masa Taruna di tahun 1970-an, tersaji sebuah narasi tentang “pembersihan diam-diam” yang jauh lebih rumit dari sekadar retorika politik di televisi.
I. Akar Sejarah “Sang Perantara” — Mengapa Etnis Tertentu Menguasai Struktur Kekuasaan?
Dominasi ekonomi di Indonesia hari ini, menurut Kivlan Zen, bukanlah kebetulan sejarah, melainkan “desain kolonial” yang belum tuntas dibongkar. Sejak abad ke-17 dan ke-18, khususnya era 1740-an (sebelum Perjanjian Giyanti 1755), penjajah Belanda dan Inggris mendatangkan etnis dari Provinsi Fujian untuk menjadi tax collectors atau perantara pajak.
Karena rakyat pribumi enggan membayar pajak langsung kepada raja yang bekerja sama dengan penjajah, etnis ini ditempatkan sebagai bumper. Posisi ini memberi mereka akses eksklusif untuk membangun jaringan logistik, perdagangan, dan keuangan selama ratusan tahun. Namun, yang paling provokatif adalah cara mereka mempertahankan posisi tersebut melalui skema “Harta, Tahta, dan Wanita.”
“Mereka menggunakan model iming-iming harta, tahta, dan wanita untuk menyandera para pejabat. Kasih fasilitas tanah, kasih uang, sodorkan wanita, lalu mereka dapat izin tambang hingga jaringan perbankan. Ini pola lama yang terus berulang.” — Kivlan Zen
Kivlan menyoroti kegagalan program “Benteng” era Soemitro Djojohadikusumo maupun pertemuan “Jimbaran” era Orde Baru. Oligarki ini secara sistematis menolak berbagi jaringan logistik dan pengetahuan kepada pengusaha Bumiputra, sehingga jurang ketimpangan tetap menganga meski rezim berganti.
II. Angka yang Menggetarkan — Ketimpangan 80/20 dan Pelarian Rp57.000 Triliun
Data yang diungkap Kivlan menggambarkan anomali ekonomi yang ekstrem. Ia memaparkan fakta bahwa ekonomi Indonesia saat ini merupakan sebuah piramida terbalik yang sangat tidak stabil:
* Konsentrasi Oligarki: Sekitar 80% keuangan nasional dikuasai oleh hanya sekitar 50 orang atau kelompok oligarki.
* Nasib 280 Juta Jiwa: Sisa 20% kekayaan diperebutkan oleh 280 juta rakyat Indonesia.
* Eksodus Modal (1991-Sekarang): Kivlan menyebut angka fantastis senilai Rp57.000 triliun yang dilarikan ke luar negeri, terutama ke Singapura, melalui praktik transfer pricing dan sub-pricing sejak tahun 1991 hingga hari ini.
Ketimpangan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman kedaulatan rupiah. Selama dana hasil bumi Indonesia diparkir di Singapura, ekonomi domestik akan selalu rentan terhadap sabotase dan gejolak sosial yang bisa meledak kapan saja seperti bom waktu.
III. “Makan Bubur Panas” — Strategi Pembersihan Diam-diam terhadap Geng Solo
Banyak pendukung setia Prabowo merasa kecewa dengan komposisi kabinet yang dianggap terlalu akomodatif. Namun, Kivlan menggunakan metafora “makan bubur panas” untuk menjelaskan manuver ini. Prabowo sedang “makan dari pinggir”—membersihkan pengaruh lama secara bertahap tanpa memicu guncangan politik yang destruktif.
Strategi ini secara spesifik menyasar apa yang disebut Kivlan sebagai “Geng Solo”—lingkaran elit dan pejabat yang loyal kepada pemerintahan sebelumnya yang masih bercokol di birokrasi dan aparat keamanan.
“Kalau makan bubur panas, jangan langsung dari tengah, nanti lidah terbakar. Prabowo mulai dari pinggir, pelan-pelan menteri diganti, pengaruh mereka dibersihkan. Saat ini dia terlihat ‘tersandera’ oleh stabilitas politik, tapi itu adalah syarat mutlak sebelum melakukan pembersihan total.” — Kivlan Zen
Langkah ini mencerminkan pengalaman pahit Prabowo dalam “The Clash of Generals” tahun 1998, di mana ia pernah dikepung dan dikhianati oleh kelompok jenderal tua seperti Wiranto dan Hendropriyono. Kali ini, Prabowo memainkan long game untuk memastikan instansi vital tidak melakukan sabotase terhadap pemerintahannya.
IV. Kamuflase Politik — Di Balik Teriakan “Hidup Jokowi”
Salah satu poin paling mengejutkan dalam analisis Kivlan adalah klaim mengenai legitimasi kekuasaan. Ia menyebut bahwa dukungan publik Prabowo terhadap pendahulunya hanyalah sebuah “Kamuflase Politik” yang sangat rapi. Hal ini dilakukan demi mengamankan transisi dan menjaga institusi Polri tetap stabil di awal masa jabatan.
Kivlan bahkan melontarkan klaim eksplosif mengenai sejarah pemilihan presiden sebelumnya:
“Berdasarkan laporan intelijen dari BAIS, BIN, hingga Intelijen Polri yang saya terima, sebenarnya Prabowo menang di tahun 2014 dan 2019. Namun, kekuatan uang oligarki di belakang Jokowi saat itu mampu membalikkan keadaan. Apa yang kita lihat sekarang, teriakan ‘Hidup Jokowi’, itu taktik keamanan agar negara tidak kacau di awal.” — Kivlan Zen
Strategi ini adalah bentuk perlindungan diri agar transisi tidak diganggu oleh pihak-pihak yang masih menguasai akses logistik dan kekuatan bersenjata di luar TNI. Prabowo belajar bahwa untuk mengalahkan raksasa, ia harus tampak seolah merangkulnya terlebih dahulu.
V. Solusi Radikal — Visi Malaysia 1969, Pasal 33, dan Peran Danantara
Untuk memutus rantai dominasi oligarki, Kivlan mendesak diterbitkannya undang-undang turunan Pasal 33 UUD 1945 yang secara eksplisit melindungi “Bumiputra.” Ia merujuk pada keberhasilan Malaysia pasca-kerusuhan 1969, di mana kebijakan afirmatif berhasil mendongkrak partisipasi ekonomi pribumi hingga 40%.
Langkah-langkah strategis yang sedang dipersiapkan meliputi:
* Hambalang dan Transfer Pengetahuan: Pemanggilan tokoh-tokoh “Sembilan Naga” seperti Aguan (Sugianto Kusuma), Tommy Winata, dan James Riady ke Hambalang bukan untuk negosiasi modal biasa, melainkan instruksi paksa agar mereka melakukan transfer jaringan dan ilmu logistik kepada pengusaha pribumi agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang berujung kerusuhan.
* Peran Danantara: Pembentukan badan investasi Danantara diproyeksikan untuk mengendalikan ekspor barang strategis dan menutup celah transfer pricing. Dengan kontrol negara yang kuat, devisa hasil ekspor dipaksa masuk ke sistem perbankan nasional, bukan menguap ke Singapura.
* Negara Mengendalikan: Mengalihkan kiblat ekonomi dari kapitalisme Adam Smith menuju ekonomi kerakyatan Keynesian, di mana negara campur tangan penuh dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan mayoritas.
Penutup
Sejarah sedang berulang, namun kali ini dengan strategi yang jauh lebih halus dan terukur. Analisis Kivlan Zen mempertegas bahwa apa yang nampak sebagai kompromi sebenarnya adalah persiapan untuk sebuah “serangan balik” konstitusional terhadap oligarki yang telah bercokol sejak zaman kolonial.
Strategi “makan bubur panas” adalah pertaruhan terbesar dalam karir politik Prabowo Subianto. Keberhasilannya tidak akan diukur dari seberapa sering ia memuji pendahulunya, melainkan dari keberaniannya mengeksekusi undang-undang Bumiputra dan menarik kembali puluhan ribu triliun rupiah yang terparkir di luar negeri.
Pertanyaan kritis yang tertinggal bagi kita semua: “Apakah strategi ‘makan bubur panas’ ini akan benar-benar membawa kedaulatan ekonomi bagi Bumiputra, ataukah oligarki akan selalu menemukan celah untuk tetap menjadi penguasa di balik setiap wajah presiden yang berganti?”
Rina Putri
