Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Swasta Gratis, sebuah kebijakan yang diharapkan mampu menghapus kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta sekaligus memberikan kesempatan belajar yang lebih merata bagi seluruh anak di ibu kota.
Selama bertahun-tahun, persaingan masuk sekolah negeri menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Jakarta. Keterbatasan daya tampung membuat banyak calon siswa tidak memperoleh tempat di sekolah negeri, sementara biaya pendidikan di sekolah swasta sering kali menjadi beban berat bagi sebagian keluarga.
Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan bahwa faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menciptakan layanan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh warga.
“Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan setiap anak di Jakarta memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkualitas,” ujarnya.
Anggaran Ratusan Miliar untuk Tingkatkan Mutu Sekolah Swasta
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp253,6 miliar untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Swasta Gratis.
Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membebaskan biaya pendidikan siswa, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui pembaruan fasilitas belajar, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan lingkungan pembelajaran yang lebih baik.
Menurut Nahdiana, sekolah swasta memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk yang kapasitas sekolah negerinya masih terbatas.
Sekolah Penerima Program Wajib Penuhi Persyaratan
Pelaksanaan Program Sekolah Swasta Gratis disertai sejumlah persyaratan bagi sekolah yang ingin bergabung.
Setiap sekolah diwajibkan memiliki izin operasional resmi, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), status akreditasi yang berlaku, serta aktif menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam tiga tahun terakhir.
Selain itu, sekolah yang telah menjadi mitra program tidak diperbolehkan menarik biaya pendidikan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik.
Pemerintah juga menerapkan sistem pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan verifikasi lapangan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Pengamat Minta Bantuan Tepat Sasaran
Meski mendapat apresiasi, Program Sekolah Swasta Gratis juga mendapat sejumlah catatan dari kalangan akademisi.
Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai kebijakan tersebut perlu didukung dengan pendataan yang akurat agar anggaran pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengusulkan agar skema pembiayaan disusun berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, kelompok masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan penuh disertai beasiswa, sementara kelompok ekonomi menengah memperoleh subsidi sesuai kebutuhan.
Sedangkan keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi dinilai tidak perlu menerima bantuan pendidikan dari pemerintah sehingga anggaran dapat lebih tepat sasaran.
Dengan pendekatan tersebut, program sekolah swasta gratis diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
