azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Sebuah Toyota Innova berpelat merah DG terparkir di area pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, Jakarta, Minggu (6/9). Keberadaan kendaraan tersebut kemudian menjadi sorotan Lembaga Investigasi Negara (LIN).
Ketua Umum LIN Gus Robi Irawan Wiratmoko mengatakan, kendaraan itu terlihat saat dirinya bersama Ketua DPD LIN Jakarta Eddy Junaedi berada di kawasan ITC Cempaka Mas untuk kegiatan podcast.
Yang menjadi perhatian adalah status kendaraan tersebut yang menggunakan pelat merah. LIN pun mempertanyakan apakah kendaraan dinas tersebut sedang digunakan untuk kepentingan kedinasan atau justru aktivitas pribadi.
“Apakah boleh hari Libur mobil dinas dipakai ke mal?” kata Gus Robi.
Menurutnya, fasilitas negara semestinya digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukan.
Senada, Eddy Junaedi menilai penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, jika nantinya terbukti, dapat menimbulkan persoalan etika dalam pengelolaan aset pemerintah.
“Mumpung gratis, BBM ditagih rakyat,” ujarnya.
LIN Minta Ada Klarifikasi
LIN mendorong instansi terkait maupun aparat pengawasan internal pemerintah menelusuri keberadaan kendaraan tersebut.
Menurut Gus Robi, perlu diketahui siapa yang menggunakan kendaraan, ke mana tujuan perjalanannya, serta apakah ada tugas kedinasan yang menjadi alasan kendaraan berada di pusat perbelanjaan.
Namun, keberadaan mobil dinas di pusat perbelanjaan belum otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Masih diperlukan klarifikasi mengenai pengguna dan tujuan kendaraan tersebut.
Kendaraan yang menjadi sorotan disebut menggunakan nomor polisi DG 1260 WP. Kode DG menunjukkan kendaraan tersebut terdaftar di wilayah Maluku Utara. Meski begitu, nomor polisi tersebut belum cukup untuk memastikan siapa pemilik maupun pengguna kendaraan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari instansi pemilik kendaraan maupun pejabat yang diduga menggunakan Toyota Innova tersebut mengenai alasan kendaraan berada di ITC Cempaka Mas.
LIN menyatakan akan meminta klarifikasi kepada instansi terkait dan mendorong pemeriksaan apabila nantinya ditemukan indikasi penggunaan aset negara yang tidak sesuai peruntukan.
