azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah bersiap menuju Jakarta untuk mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026. Meski sama-sama turun ke jalan, setiap kelompok membawa agenda dan tuntutan yang berbeda.
Salah satu kelompok yang akan menggelar aksi adalah warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka berencana menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, antara lain mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Persiapan aksi warga Pati sempat menghadapi kendala setelah rekening donasi yang digunakan untuk membiayai kebutuhan aksi diblokir. Rekening atas nama Supriyono tersebut disebut menampung dana sekitar Rp80 juta yang berasal dari sumbangan masyarakat.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto, mempertanyakan alasan pemblokiran rekening tersebut. Ia meminta pihak yang melakukan pemblokiran maupun perbankan memberikan penjelasan secara terbuka.
Menurut Teguh, pemblokiran rekening membuat kelompoknya kesulitan menggunakan dana yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk kebutuhan keberangkatan dan pelaksanaan aksi.
Warga Pati dijadwalkan mulai berdatangan ke Jakarta pada 26 Agustus. Sebagian peserta yang telah tiba lebih dahulu di Ibu Kota disebut sementara menempati rumah aman sembari menunggu pelaksanaan aksi.
Massa Bangkalan Dukung Program Pemerintah
Selain warga Pati, massa dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, juga berencana menuju Jakarta. Mereka tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Koordinator RMP4, Ali, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi warga Bangkalan yang akan mengikuti aksi pada 27 Agustus.
Peserta berasal dari beragam profesi, seperti tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir hingga sales. Berbeda dengan kelompok dari Pati, massa RMP4 membawa aspirasi berupa dukungan terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). RMP4 menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak.
Meski mendukung keberlanjutan MBG, massa Bangkalan juga mendorong adanya evaluasi. Mereka meminta pengelolaan program, termasuk sejumlah dapur MBG, diperbaiki agar pelaksanaannya semakin optimal.
Pemprov DKI Minta Aksi Berlangsung Damai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Menurutnya, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi selama dilakukan secara tertib.
Pramono mengingatkan peserta aksi agar tidak melakukan perusakan, tindakan anarkis maupun aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Di sisi lain, aparat kepolisian menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan maupun upaya penyusupan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Roby Heri Saputra mengatakan pengamanan dilakukan melalui patroli kewilayahan, patroli siber dan pemeriksaan di lapangan.
Polisi juga mewaspadai kemungkinan adanya pihak yang mencoba memprovokasi atau memanfaatkan aksi untuk menimbulkan kerusuhan.
Dengan beragam latar belakang dan kepentingan, sejumlah kelompok masyarakat kini bersiap menuju Jakarta. Aksi pada 27 Agustus 2026 diharapkan dapat menjadi ruang penyampaian aspirasi secara damai tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun ketertiban umum.
