azel ginting
PrakarsaWarga.Com – DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengejar pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena menilai pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah akan lebih bermakna jika manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Buky mengatakan, Jawa Barat yang kini memasuki usia 81 tahun masih menghadapi sejumlah persoalan sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih menyeluruh.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujar Buky, Kamis (20/8/2026).
Pembangunan Tak Cukup Hanya dengan Infrastruktur
Buky menilai pembangunan jalan, gedung, fasilitas publik, dan berbagai infrastruktur lainnya memang penting. Namun, pembangunan fisik tidak akan maksimal apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jabar didorong memperluas program pemberdayaan ekonomi yang menyentuh masyarakat secara langsung, khususnya kelompok yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya proyek yang berhasil dibangun. Indikator yang lebih penting adalah seberapa besar pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selaras dengan Visi Jabar 2025-2029
Buky menyebut keseimbangan antara pembangunan fisik dan sosial ekonomi juga penting untuk mendukung visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, yakni “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.”
Visi tersebut, kata dia, perlu diterjemahkan melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di perkotaan maupun perdesaan.
Pembangunan Jawa Barat tidak cukup dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mencakup transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif.
“Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Buky menilai persoalan kemiskinan dan pengangguran membutuhkan penanganan yang konsisten dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat diperkuat adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
DPRD Dorong Birokrasi Lebih Bersih dan Adaptif
Selain masalah kemiskinan, DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya pembenahan birokrasi untuk mendukung program pembangunan daerah.
Buky mendorong Pemprov Jabar membangun birokrasi yang lebih adaptif, berintegritas, transparan, serta mengedepankan prinsip good and clean governance.
Menurutnya, birokrasi yang efektif menjadi salah satu kunci agar program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Buky.
Ia berharap reformasi tata kelola pemerintahan terus dilakukan secara konsisten dan diselaraskan dengan target RPJMD Jawa Barat 2025-2029.
“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029,” tuturnya.
Dengan demikian, DPRD Jabar berharap pembangunan Jawa Barat ke depan tidak hanya menghasilkan infrastruktur baru, tetapi juga mampu menekan angka kemiskinan, membuka lebih banyak kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
