azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah mulai memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggabungkan teknologi, peran masyarakat desa, dan solusi ekonomi.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, BRIN mendapat peran dalam memperkuat sistem deteksi dini serta pemantauan titik panas atau hotspot untuk mengantisipasi karhutla.
Hal itu disampaikan Arif usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
BRIN Kembangkan Teknologi Deteksi Karhutla
Arif menyebut BRIN mendukung pembentukan **Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)**. Dukungan tersebut salah satunya dilakukan melalui pengembangan teknologi untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih cepat.
Menurutnya, BRIN selama ini telah melakukan pemantauan hotspot dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Ke depan, teknologi tersebut akan terus diperbarui dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini, khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini dan deteksi hotspot,” kata Arif.
Penggunaan AI diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi karhutla lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum kebakaran meluas.
Pencegahan Karhutla Dimulai dari Desa
Selain teknologi, Presiden Prabowo Subianto disebut menekankan pentingnya pencegahan karhutla yang lebih presisi dengan melibatkan masyarakat desa.
Arif menjelaskan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan dan sumber daya di sekitarnya. Karena itu, masyarakat desa dinilai memiliki peran penting dalam pencegahan, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa,” ujarnya.
Teknologi hingga Solusi Ekonomi Dibahas
Rapat juga membahas sejumlah alternatif penanganan karhutla dari sisi teknologi. Beberapa di antaranya berupa water injection, penguatan pompa di tingkat desa, hingga penggunaan bahan alternatif untuk mendukung proses pemadaman.
Namun, upaya pencegahan tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Pemerintah juga membahas aspek ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Arif menyebut terdapat sekitar 41 juta masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Karena itu, diperlukan pilihan mata pencaharian untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Untuk jangka panjang, sagu disebut menjadi salah satu alternatif karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun. Sementara itu, kopi dipertimbangkan untuk jangka menengah dan tanaman hortikultura untuk kebutuhan jangka pendek.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekaligus keberlanjutan mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan gambut.
