azel ginting
PrakarsaWarga.Com — Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah merespons maraknya keluhan wisatawan terkait dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata. Persoalan tersebut mencuat di antaranya di Bukit Seger, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, serta Wisata Alam Benang Kelambu, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara.
Kepala Dispar Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hatta, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kalau kejadian di Benang Kelambu itu kami di Dispar Lombok Tengah sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB,” kata Hatta, Senin (21/9/2026).
Menurut Hatta, koordinasi dilakukan karena kawasan Benang Kelambu dan Benang Stokel berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sementara pengelolaan kawasan dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) melalui skema perhutanan sosial.
“Selama ini kawasan itu dikelola oleh Gapoktan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga kami tak punya wewenang untuk melakukan pengaturan,” ujarnya.
Status Lahan Bukit Seger Masih Jadi Persoalan
Hatta mengatakan persoalan serupa juga terjadi di Bukit Seger. Menurutnya, status lahan di kawasan tersebut masih belum jelas sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB.
“Sama seperti di Bukit Seger. Kan sama-sama belum jelas statusnya. Sehingga kami terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB untuk menyatukan persepsi tindakan,” katanya.
Ia menilai munculnya persoalan pungutan di destinasi wisata dapat menjadi momentum untuk memperkuat penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Perda tersebut mengatur sejumlah aspek pariwisata, mulai dari destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, kelembagaan, investasi, partisipasi masyarakat, hingga pembiayaan.
“Sudah ada perdanya itu. Tinggal Pemprov sekarang waktunya menerapkan aturan itu,” tegas Hatta.
Dispar Dorong Penanganan Lintas Sektor
Hatta menegaskan persoalan dugaan pungli di destinasi wisata tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Menurutnya, penanganan perlu melibatkan berbagai pihak agar persoalan tersebut tidak berdampak terhadap citra pariwisata Lombok Tengah.
“Makanya kita koordinasi dengan semua pihak. Agar kita satukan persepsi,” pungkasnya.
Sebelumnya, video keluhan wisatawan terkait sistem pembayaran di kawasan Wisata Alam Benang Kelambu viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang wisatawan menyoroti adanya sejumlah biaya tambahan yang harus dibayar pengunjung setelah membeli tiket masuk.
Video yang diunggah akun Instagram @antohoji itu memperlihatkan wisatawan mengeluhkan biaya tambahan untuk menggunakan toilet hingga berfoto di sejumlah spot.
“Ke toilet bayar lagi, ke view yang di sini untuk foto-foto bayar lagi,” keluh wisatawan tersebut dalam video yang dikutip pada Rabu (16/9/2026).
Wisatawan tersebut berharap sistem pembayaran di kawasan wisata dapat dibuat lebih sederhana, sehingga pengunjung cukup melakukan pembayaran satu kali saat masuk destinasi.
