azel ginting
PrakarsaWarga.Com — Fraksi PDI Perjuangan menerima audiensi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), petani, nelayan, dan sejumlah masyarakat terdampak persoalan lingkungan. Mereka menyampaikan berbagai persoalan ekologis, mulai dari konflik lahan, perubahan tata ruang, hingga dampak aktivitas korporasi.
Audiensi digelar di ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Sejumlah anggota DPR hadir, di antaranya Sekretaris Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana, serta anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends.
Pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas WALHI, Dana Prima Tarigan, mengatakan audiensi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat dalam momentum Hari Keadilan Ekologis.
Menurut Dana, sejumlah komunitas menghadapi persoalan terkait perizinan, proyek strategis nasional (PSN), hingga aktivitas perusahaan di berbagai sektor.
“Komunitas-komunitas yang selama ini bermasalah dengan perizinan, dengan PSN, dengan korporasi di berbagai sektor,” kata Dana.
Ia mengatakan persoalan yang dibawa masyarakat cukup beragam. Mulai dari wilayah pesisir, nelayan, petani, hingga warga perkotaan yang menghadapi persoalan penggusuran.
WALHI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait TAP MPR yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan keadilan ekologis.
Dana menilai persoalan perizinan menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam berbagai konflik lingkungan.
Petani dan Nelayan Soroti Pagar Laut
Perwakilan Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara, Kholid Mikdar, turut menyampaikan kondisi masyarakat yang terdampak pembangunan pagar laut.
Menurutnya, perubahan tata ruang perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Ia menyoroti kondisi wilayah yang selama ini masih menghasilkan padi dan ikan bagi warga.
“Jangan sampai kami seperti peta di atas meja, dicorat-coret sembarangan,” ujar Kholid.
Ia juga mempertanyakan persoalan sertifikat hak guna usaha (HGU) yang berkaitan dengan wilayah laut.
Sementara itu, perwakilan warga Aceh meminta pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis. Ia juga mendorong evaluasi terhadap perusahaan yang dinilai berkaitan dengan kerusakan lingkungan.
“Kami menyampaikan ini kepada Bapak-Ibu agar kiranya bisa mendorong percepatan rehab-rekon pada bencana ekologis. Kemudian selanjutnya, evaluasi perusahaan-perusahaan sampai tuntas,” katanya.
PDIP Janji Tindak Lanjuti Aduan
Dolfie mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi akan ditindaklanjuti melalui komisi DPR yang memiliki kewenangan terkait.
Menurutnya, anggota DPR yang hadir dapat membawa persoalan tersebut untuk dibahas bersama mitra kerja di masing-masing komisi.
“Semua yang disampaikan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mitra masing-masing komisi,” kata Dolfie.
Terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, Dolfie menyebut persoalan anggaran telah dibahas di komisi. Ia mengatakan pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa anggaran untuk proses rehab-rekon tersedia.
“Untuk rehab-rekon tersedia dananya, tidak ada masalah soal dana,” ujarnya.
