azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi asap yang pekat juga membuat aktivitas relawan dalam membantu warga terdampak ikut terkendala.
Direktur WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai mengatakan, kondisi asap dalam beberapa hari terakhir masih cukup berat.
“Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas masyarakat dan relawan terganggu akibat asap pekat,” kata Janang, Minggu (20/9/2026).
Sejak 22 Agustus 2026, relawan telah bergerak melalui posko bantuan asap untuk membantu masyarakat terdampak karhutla. Hingga saat ini, relawan disebut telah menjangkau 19 desa dan tujuh komunitas.
Selain menyalurkan bantuan, relawan juga menyediakan rumah aman asap bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, balita, perempuan, ibu menyusui, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Janang menilai dampak karhutla kini tidak hanya berkaitan dengan lahan terbakar, tetapi juga mulai mengganggu kesehatan, mobilitas, serta aktivitas sehari-hari masyarakat.
Ia juga menyoroti perlindungan bagi relawan dan petugas yang bekerja di tengah kondisi asap. Menurutnya, penggunaan alat pelindung diri (APD) harus menjadi perhatian ketika masyarakat maupun relawan diterjunkan ke wilayah terdampak.
WALHI Kalteng turut menyoroti penanganan hukum terhadap kasus karhutla. Janang menyebut pihaknya telah menyampaikan sejumlah informasi mengenai konsesi yang diduga berkaitan dengan kebakaran.
Ia berharap proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karhutla dapat dilakukan secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya.
Menurut Janang, asap yang berlangsung dalam waktu lama dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya terkait risiko gangguan kesehatan seperti ISPA, tetapi juga potensi terganggunya ketersediaan air bersih, pendapatan keluarga, kegiatan belajar mengajar, hingga akses layanan masyarakat.
WALHI Kalteng kemudian mendorong pemerintah memperkuat penanganan karhutla secara menyeluruh. Salah satu usulan yang disampaikan adalah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional agar dukungan sumber daya, anggaran, perlindungan masyarakat, dan koordinasi penanganan dapat diperkuat.
