azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Indonesia dan Malaysia terus mendorong penguatan kerja sama di kawasan perbatasan, khususnya dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Forum bertajuk “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity” itu menjadi wadah dialog antara Indonesia dan Malaysia mengenai pengelolaan perbatasan. Pembahasan tidak hanya menyangkut kedaulatan wilayah, tetapi juga perdagangan lintas batas, mobilitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi kawasan.
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Muzaffar Shah Mustafa mengatakan masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki hubungan yang erat. Interaksi tersebut telah berlangsung dalam kehidupan sosial, budaya, keluarga, hingga aktivitas ekonomi.
Menurut Muzaffar, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan.
“Perbatasan bukan sekadar garis di peta. Perbatasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk keluarga, mata pencaharian, usaha, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun,” kata Muzaffar dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Perdagangan Tebedu-Entikong Kembali Didorong
Dalam sektor ekonomi, Muzaffar menyoroti pemberlakuan Border Crossing Agreement (BCA) sejak 17 Juli 2026. Selain itu, terdapat rencana pembukaan kembali aktivitas perdagangan perbatasan antara Tebedu di Malaysia dan Entikong di Indonesia.
Menurut dia, kerja sama tersebut dapat memberikan kemudahan bagi mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
“Ini merupakan langkah penting untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat secara tertib, mendukung kegiatan ekonomi lintas batas, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di kedua sisi perbatasan,” ujarnya.
Muzaffar juga menyampaikan adanya perkembangan dalam komunikasi Indonesia dan Malaysia terkait persoalan Pulau Sebatik. Kedua negara disebut terus melakukan pertemuan dan komunikasi untuk mencari penyelesaian atas berbagai persoalan yang masih ada di kawasan tersebut.
Ia menilai perkembangan tersebut dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi di Pulau Sebatik.
Tito: Perbatasan Harus Jadi Halaman Depan
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI Muhammad Tito Karnavian mengatakan kawasan perbatasan memiliki potensi untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, pembangunan perbatasan menurut Tito tidak cukup hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan kawasan tersebut.
“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” ujar Tito.
Tito menambahkan, pengembangan wilayah perbatasan harus mempertimbangkan realitas kehidupan masyarakat. Hubungan sosial dan budaya serta aktivitas ekonomi lintas batas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan tersebut.
Peningkatan perdagangan dan konektivitas juga dinilai penting agar kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi wilayah yang produktif.
Indonesia-Malaysia Fokus pada Persoalan Sebatik
Pulau Sebatik menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pembahasan kerja sama perbatasan Indonesia-Malaysia.
BNPP RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Sebatik bersama pemerintah Malaysia.
Tito mengatakan komunikasi antara kedua negara berlangsung dalam suasana yang konstruktif. Sejumlah persoalan perbatasan juga telah dibahas dan diselesaikan, sementara pembahasan mengenai Sebatik masih menjadi salah satu fokus utama.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Indonesia dan Malaysia berupaya menjadikan kawasan perbatasan tidak hanya sebagai wilayah penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Kemudahan mobilitas, peningkatan perdagangan lintas batas, konektivitas, serta penyelesaian persoalan perbatasan diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
