azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan keterlibatan staf administrasi Setya Budi Dias Oktavianto dalam kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widyantoro. Penyidik juga menelusuri kemungkinan aksi tersebut bukan pertama kali dilakukan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan terhadap Setya masih terus dikembangkan. KPK akan mencari bukti untuk mengetahui apakah terdapat dugaan perbuatan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.
Menurut Budi, penyidik tidak hanya berfokus pada satu dugaan tindakan. KPK juga membuka peluang adanya pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut.
KPK akan menindaklanjuti setiap temuan yang didukung alat bukti. Jika dalam proses penyidikan ditemukan pihak lain yang diduga memiliki peran penting, perkara tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut.
Setya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait Bupati Pemalang Anom Widyantoro.
Setya diduga memberikan informasi mengenai proses administrasi dan penanganan perkara di lingkungan KPK kepada ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan Lilik untuk meyakinkan Anom bahwa perkara yang sedang dihadapi dapat diurus.
KPK menduga informasi internal yang diketahui Setya karena pekerjaannya menjadi salah satu bagian dari rangkaian perkara tersebut. Lilik disebut menggunakan kedekatan anaknya dengan KPK untuk menawarkan bantuan kepada Anom.
Selain proses penyidikan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga berencana menelaah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya. Pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan apakah tindakannya berkaitan dengan pelanggaran kode etik pegawai KPK.
Ketua Dewas KPK Gusrizal mengatakan status Setya sebagai anggota Polri juga menjadi pertimbangan dalam menentukan proses pemeriksaan. Dewas akan mengkaji kewenangan serta kemungkinan penanganan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.
KPK kini masih mengumpulkan bukti dan menelusuri kemungkinan adanya rangkaian tindakan lain maupun pihak tambahan yang berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan tersebut.
